Tinggal satu langkah lagi Jokowi selamatkan dirinya dari kursi kekuasan. Karena kalau terus menerus mendukung dan melindungi Ahok, maka akibatnya adalah Jokowi dan Ahok akan terjungkal. Tokoh Reformasi, Amien Rais juga berkata demikian.

Jokowi tidak bisa melawan kekuatan rakyat. Meski Jokowi klaim sebagai Panglima Tertinggi. Tapi dibantah oleh Mantan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto, bahwa Jokowi bukan Panglima Tertinggi, tapi pemegang kekuasaan Tertinggi TNI-AD, AU dan AL seperti dalam pasal 10 UUD 1945.

Meski sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ketiga angkatan militer, tapi tidak bisa seenaknya digunakan. Apalagi untuk tembaki rakyat sendiri yang gak berdosa.

Apalagi rakyat hanya menuntut penegakan hukum atas kasus penistaan Al-quran oleh Ahok. Negara akan kacau balau dan amburadul juga bisa diambang perang saudara, jika Jokowi menggunakan kekuasaan dan kekuatan atas TNI secara sembrono.

Oleh sebab itu beberapa hari terakhir Jokowi menghampiri Markas Kopassus dan Brimob dengan gertak dan takuti-takuti rakyat? Hal yang mengagetkan adalah bertamu ke kantor PP Muhammadiyah sambil bawa Panser dan pasukan bersenjata lengkap. Ini membuat tersinggung Umat. Karena Muhammadiyah bukan lawan perang yang diperlakukan seperti itu. Hal hal itu adalah perbuatan salah dan keliru. Jokowi harus minta maaf atas hal itu.

Langkah yang mesti dilakukan oleh Jokowi dalam kasus penistaan agama Ahok adalah, memerintahkan Kapolri agar segera menetapkan tersangka, menahan dan mengadili Ahok atas kesalahan yang dibuatnya, (Seperti Fatwa Para Ulama). Kalau Kapolri tidak indahkan instruksi Presiden, maka Kapolri bisa diganti, karena masih banyak Pati Polri yang lebih potensial dan profesional di Polri yang sudah siap memimpin.

Jokowi tidak perlu takut dengan dukungan kekuatan yang ada di belakang Ahok. Sejumlah Kalangan menyebutkan ada 'naga-naga' di belakang Ahok dengan dana yang tidak terbatas. Silahkan saja ada klaim seperti itu. Tapi urusan bangsa dan negara tidak bisa tunduk kepada kekuatan mana pun selain konstitusi dan kekuatan rakyat. sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi harus melakukan langkah yang diamanatkan oleh konstitusi dalam penegakan hukum.

Dari sisi kalkulasi politik soal pencalonan Ahok di DKI, toh Golkar dan NasDem sudah siap mengevaluasi kalau Ahok dinyatakan tersangka. PDIP dan Hanura tinggal nunut. Abis bagaimana lagi?

Dan jika Jokowi perintahkan Kapolri untuk segera menetapkan tersangka Ahok, maka Jokowi akan selamat sampai 2019 dan kemungkinan besar akan terpilih kembali, karena mayoritas suara adalah Umat Islam.

Karena pendapat dan para Ulama NU, Muhammadiyah dan MUI sudah bulat bahwa Ahok melakukan penistaan agama, maka keputusan penegakan hukum atas penistaan agama itu Jokowi dapat dianggap sebagai pahlawan dalam bela Islam. Dan bila ada gangguan terhadap Jokowi, maka bisa saja ulama dan umat pasti akan tampil membela.

Langkah-langkah di atas jika segera dilakukan, maka energi bangsa dan negara ini tidak terkuras untuk satu orang yang mengoyak-ngoyak dan mencabik-cabik, kesatuan dan persatuan NKRI. Dan Demo tanggal 25 Nopember nanti, tidak akan terjadi.

Tapi bila Jokowi tidak melakukan, sebagai mana saran dan masukan di atas, maka jangan salahkan rakyat. Rakyat akan bergelombang berbondong-bondong dan terus menerus datangi Istana.

Kemarahan umat akan tambah besar dan ini sudah dibuktikan pada saat aksi Jumat 14 Oktober dan 4 Nopember. Jutaan Umat Islam tumpah ruah di depan Istana setelah Jumatan di Istiqlal.

Umat akan menganggap Jokowi dan Ahok sebetulnya sama saja. Cuma sandiwara saja. Atau bisa juga Jokowi punya hidden agenda untuk hancurkan bangsa dan negara ini?.(*)