JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Selama periode 2013-2014 aset negara yang ada dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusut. Untuk itulah, kementerian yang dipimpin Basuki Hadi Muljono ini akan fokus menelusuri dan menguak kasus ini .

"Kita sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan soal aset (penyusutan-red) negara ini. Menurut data Kementerian PU aset negara saat ini bernilai Rp 700 triliun untuk kualifikasi aset inventarisir dan aset tak berwujud senilai 23 miliar," ujar Basuki saat Raker dengan Komisi V, DPR, Rabu (21/1/2015) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Basuki mengungkapkan bahwa dari hasil audit BPK RI, Kementerian PU mendapatkan 39 temuan, 65 rekomendasi senilai Rp 109 miliar untuk ditindak lanjuti. Dari 65 rekomendasi itu, 28 sudah dijalankan, dan 37 rekomendasi belum dijalankan karena belum sesuai dengan konsep.

"Kami minta izin untuk menindak lanjut pak ketua. Kami ingin hasil temuan akuntasi dan pelaporan bisa sesuai. Karena saat ini penataan usaha barang darurat dan barang menjadi aset masih digabung. Maka untuk itu kita sudah menunjuk Dirjen Cipta Karya untuk menindak lanjuti," ujarnya.

Pada raker dimulai pukul 10.30 WIB dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said. Selain itu juga hadir Wakil Ketua Komisi V lainnya seperti Yudi Widiana, Michael Watimena serta Lazarus. Tak berselang lama rapat dimulai Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis pun datang.

"Yang hari ini hadir 10 fraksi dan dihadiri 29 orang dari 54 anggota. Gimana pak menteri, kita langsung saja ya," kata Muhidin Wakil Ketua Komisi. Sedang Basuki Hadi didampingi oleh Deputi Pembiyaan, Deputi Bina Marga, Deputi Perumahan, Deputi Sumber Daya Air, Plt Sekjen PU, Direktur cipta karya, Serta Litbang kementerian PU.(ris)