JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Jokowi ditantang keluar dari partai politik, seperti dilakukan Ahok. Pasalnya, sejak menduduki kursi Presiden, Jokowi terkungkung dalam tekanan untuk menuruti bos atau pimpinan partai politik sehingga tak bisa bebas menjalankan tugas memimpin pemerintahan.
"Jokowi bisa meniru Gubernur Ahok keluar dari partai politik. Dengan cara seperti ini Jokowi akan bebas dari tekanan partai politik dan punya otoritas membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat," ujar Agung Suprio, pengamat politik UI, Kamis (22/1/2015).
Saat berbincang dengan TeropongSenatan, Agung menyarankan Jokowi untuk tidak lagi memosisikan diri sebagai petugas partai. Caranya, Jokowi menyatakan keluar dari PDI Perjuangan dan mendeklarasikan diri sebagai milik rakyat.
Agung mengungkapkan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi sejak ia dilantik sampai menjelang 100 hari kepemimpinannya disebabkan karena Jokowi memosisikan diri sebagai 'petugas partai'.
Keputusan-keputusan yang diambil Jokowi, menurut Agung, bukan atas otoritasnya sebagai presiden melainkan karena tekanan para ketua umum partai politik, khususnya Megawati Soekarnoputri.
Agung memberi contoh. Blundernya menyusun kabinet, pengangkatan Jaksa Agung, calon Kapolri, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang hanya bagi-bagi kursi untuk partai dan mengabaikan kualifikasi, menunjukkan Jokowi tidak independen.
Dengan kualitas kepemimpinannya yang rendah akibat hanya mengikuti kemauan petinggi partai politik, Jokowi dianggap telah memosisikan dirinya hanya sekadar sebagai 'petugas partai'. Jokowi kehilangan kebebasannya menjalankan roda pemerintahan.
"Dulu Jokowi dan orang-orang sekitarnya marah ada sebutan 'petugas partai' kepada Jokowi. Sekarang sebutan itu terbukti sudah. Jokowi hanya mengikuti kemauan pimpinan partai. Mereka itulah yang mendikte Jokowi demi kepentingan partainya," ujar Agung
Agung memahami banyak pengamat, aktivis dan relawan yang dulu mendukung jokowi kini bersikap kritis, bahkan kecewa. Sebab, mereka memandang Jokowi tidak lagi mengutamakan rakyat dan bangsa tetapi lebih mengedepankan kepentingan partai politik pengusung.
"Kalau Jokowi mengutamakan kepentingan rakyat, pemilihan orang-orang di pemerintahannya dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan. Bukan sekadar bagi-bagi jatah kepada partai politik," ujar Agung.(ris)
