JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Belum semua menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi menunjukan prestasi. Karena, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ada menteri yang kinerjanya jeblok.

Namun Zuhro mengingatkan Jokowi agar tak buru-buru merombak kabinet sebelum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, Jokowi harus memiliki ukuran yang tepat untuk menilai para menteri agar saat merombak tak terjadi kegaduhan.

"Bila dalam 100 hari ada menteri yang tak mampu mengeksekusi sembilan program Nawacita, bisa jadi akan kena warning keras dan tak tertutup kemungkinan dicopot," papar Zuhro kepada TeropongSenayan kemarin malam.

Zuhro mengungkapkan, karena menteri adalah pembantu presiden, maka presidenlah yang berhak menentukan. Sebaik baik buruknya, sukses tidaknya kabinet maka presiden yang akan mempertanggungjawabkan ke rakyat.

"Ada konsekuensi logis dari penamaan 'Kabinet Kerja' yaitu memberikan kesan kuat ke publik bahwa semua menteri sudah terseleksi secara memadai sehingga setelah dilantik sudah siap bekerja dan memahami tugasnya," cetus Zuhro.

Zuhro mengatakan, masalah KPK dan Polri publik menilai bidang terkait dengan penegakan hukum belum mengedepankan dan kurang diprioritaskan. Padahal penegakan hukum sangat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

"Biarlah yang menilai presiden saja. Rakyat kan cuman nunggu eksekusi program para menteri untuk masalah rakyat dan bukan interupsi-interupsi politik yang intensif dan membingungkan dan membuat rakyat resah dan gelisah," pungkasnya.(ris)