JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, masalah kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB cukup dijelaskan pejabat setingkat dirjen atau maksimal menteri.Adies menambahkan, presiden belum perlu turun tangan untuk menjelaskan kepada masyarakat.

"Cukup leveldDirjen atau maksimal setingkat menteri," ujar pimpinan MKD DPR ini saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Sebab, lanjut dia, hal tersebut dibahas antara DPR dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) dengan para pembantu presiden.

"Pada saat pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR RI di Banggar, pasti semua tahu. Misalnya ada usulan dari instansi/kementerian ke Depkeu, pasti semua baca. Demikian pula dari Depkeu ke Presiden pada saat menandatangani PP, semua pasti baca. Jadi seharusnya merekalah yang menjelaskan kepada publik, bukan Pak Presiden," tegas Wasekjen DPP Golkar ini.

Yang menjadi aneh, kata dia, semua instansi terkait seolah lempar tanggung jawab saat ada reaksi dari publik.

"Kenapa sekarang begitu keluar kenaikan 300 % dan rakyat menjerit semua terkesan lempar tanggung jawab?" ujar Adies bernada tanya.

Adapun terkait adanya pernyataan salah satu instansi yang menyebut kenaikan tersebut juga karena adanya dorongan dari Komisi III DPR, kata Adies, Komisi III sama sekali tidak pernah membahas hal itu.

"Yang pasti pembahasan kenaikan STNK dan BPKB ini setahu saya tidak pernah dibahas di Komisi III. Kalau di Banggar saya mendengar pernah dibahas untuk disesuaikan tarifnya dengan kondisi saat ini," ungkap Sekjen Ormas MKGR ini.

Menyikapi hal ini, lanjut dia, pemerintah harus menjelaskan secara masuk akal terkait kenaikan yang sangat tinggi tersebut kepada masyarakat.

"Misalnya mengingat dampak pertumbuhan kendaraan di negara kita yang sangat pesat, sehingga terjadi kemacetan yang berdampak pada resiko ekonomi pada sisi trasportasinya," ujar dia.

"Atau kita mencontoh Singapura, dimana orang berpikir sepuluh kali lipat untuk memiliki mobil, apalagi mobil ke dua dan seterusnya," jelas dia. (plt)