JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tidak memaparkan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Presiden Direktur PT Freeprot Maroef Sjamsoeddin jadi bulan-bulan anggota komisi VII DPR. Politisi Partai Gerindra paling agresif mencecarnya.

"Saya minta bapak jelaskan masalah perpanjang kontrak ekspor, bukan masalah perpanjang MoU. Itu yang saya mau tahu," cetus Kardaya Warnika, Ketua Komisi VII DPR saat rapat yang berlangsung Selasa (27/1/2015) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Rapat dengar pendapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 itu dipimpin oleh Wakil Komisi VII Mulyadi, politisi Partai Demokrat. Kardaya lebih memilih mendampingi Mulyadi bersama Wakil Ketua Komisi VII yang lain.

Seperi halnya Kardaya, politisi Gerindra lainya Ramson Siagian, juga mempertayakan hal yang sama. "Kenapa bapak tidak memaparkan masalah perpanjang kontrak ekspor tembaga ini. Padahal dalam UU sudah mengatur bahwa selama 5 tahun belum membangun smelter akan diberhentikan izin ekspornya," tegas Ramson.

Beberapa anggota Komisi VII lainnya juga mengajukan pertanyaan yang cukup menohok bos PT FI. Selain menyoal pembangunan smelter yang tidak dilakukan di tanah Papua, mereka juga mempertanyakan komitment perusahaan asal Amerika ini memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.(ris)