JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mempertanyakan proporsi peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada seleksi calon Kapolri. Ia justru menilai keterlibatan Kompolnas pada kualifikasi calon Kapolri semakin menambah publik bingung.

"‎Di sela-sela ramenya konflik Polri KPK ternyata Kompolnas ikut menambah keruh suasana. Terutama ketika masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbuka calon-calon Kapolri yang satu sama lainnya berbeda . Awalnya diumumkan ada 9 orang yang akan diajukan, kemudian diralat hanya 7 atau 5 orang. Terakhir calon dirampingkan dan dicoret 2 orang yaitu Komjen Budi Waseso dan Komjen Putut Eko Bayu Seno‎," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

‎TB Hasanudin menyarankan agar Kompolnas menahan diri mengeluarkan pernyataan-pernyataan terkait kredibilitas tiap calon Kapolri. ‎

Politisi PDIP itu menegaskan agar Kompolnas memahami kode etik dan kultur di lingkungan TNI/Polri.

"‎Di lingkungan TNI/Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya. Seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia. Mengapa harus rahasia? Ya karena menyangkut kredibilitas calon. Agar tidak muncul fitnah, isu, rumor dan gosip di lingkungan calon itu sendiri. Bahkan jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitna‎h," ujarnya.

Selanjutnya, dia berharap Kompolnas tidak over proaktif dan cukup menunggu keputusan presiden terkait Kapolri. ‎

"Kalau presiden sudah minta baru serahkan. Setahu saya Presiden Jokowi sampai saat ini belum resmi meminta calon Kapolri. Lalu kenapa jadi super sibuk. Bahkan terjebak dalam pro dan kontra publik. Sekali lagi saya ingatkan, hak dan privasi para calon yang akan dipromosikan harus tetap dijaga agar tidak menjadi fitnah," tegasnya.‎(yn)