Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 03 Mei 2017 - 09:18:28 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Persilakan Jika Miryam Ingin Jadi Justice Collaborator

43febri-diansyah.jpg
Febri Diansyah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Miryam S Haryani untuk menjadi justice collaborator, guna mengungkap kasus korupsi e-KTP.

Miryam sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dalam perkara kasus dugaan korupsi e-KTP. Mantan anggota Komisi II DPR itu pun telah ditahan KPK.

"Tentu saja semuanya berpeluang menjadi justice collaborator," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (2/5).

Justice collaborator (JC) merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus.

Febri mengatakan, posisi sebagai JC akan lebih menguntungkan bagi Miryam S Haryani.

"Pasti ada keringanan hukum baik dalam proses hukumnya ataupun setelah putusan hukum tetap, baik remisi atau pemotongan masa tahanan lainnya. Hak-hak lain sangat terbuka," ucapnya Febri Diansyah.

Miryam ditangkap pihak kepolisian setelah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Ia ditangkap pada Senin (12/5) kemarin, dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.(yn)

tag: #korupsi-ektp  #kpk  #miryam-haryani  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...