JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus menyesalkan insiden ledakan bom di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur yang meledak pada Rabu malam (24/5/2017).

Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat menangkal gerakan radikal sebelum skalanya meluas yang pada akhirnya akan mengancam keutuhan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia.

"DPP KNPI turut prihatin dengan insiden ledakan bom di Kampung Melayu. Kami juga mengapresiasi langkah kepolisian yang bergerak cepat turun ke lapangan. Tetapi pemerintah juga harus bergerak cepat, tepat dan terukur untuk menangkal gerakan radikalisme ini tidak meluas sehingga menebar teror, ketakutan apalagi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Rifai saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Mantan Ketua PMII Papua itu juga mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi memproduksi istilah-istilah yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

"Alangkah baiknya pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan politiknya. Sebagai negara yang mayoritas muslim kita akan memasuki bulan Ramadhan, sudah saatnya untuk berpuasa menerbitkan pernyataan politik yang memperkeruh keadaan. Kami meminta pemerintah untuk fokus menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak hanya ceremonial saja, tetapi melalui gerakan nyata. Umat muslim di Indonesia harus menjadi penyejuk keadaan dan membantu pemerintah memelihara keberagaman dan kemajemukan di Indonesia," paparnya.

Ia menambahkan, seluruh pihak harus dapat menahan diri dan tidak memanasi keadaan.

"Kerukunan kita tengah terancam di tengah potensi penyebaran kebencian yang terlanjur meluas entah itu di sosial media atau di lapangan. Sebab itu, elit politik harus menahan diri dan mampu memberi contoh dan tauladan yang baik. Dan seluruh pihak harus bergerak bersama menjaga kerukunan," tukasnya.

Di sisi lain, Rifai melanjutkan, pemerintah harus memfasilitasi seluruh pihak untuk membuka dan memperluas ruang-ruang dialog.

"Pemicu kebencian itu banyak, sentimen agama hanya alat saja. Sebab itu, pemerintah harus pro aktif, peka dan responsif terhadap potensi kebencian yang bisa mengarah pada instabilitas politik dan kesatuan kita sebagai bangsa. Ruang-ruang dialog harus diperluas jangkauannya," jelasnya.

Bila pemerintah bergerak lamban, kaum muda dalam waktu dekat akan memfasilitasi ruang dialog.

"Dalam waktu dekat, DPP KNPI akan mengambil inisiatif mengagendakan dialog nasional dan di seluruh daerah guna memecah kebuntuan terhadap situasi dan kondisi kebangsaan kita saat ini," pungkasnya. (icl)