JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Film pendek 'Aku Adalah Kau Yang Lain' yang memenangkan kontes Police Movie Festival ke-4 masih menyisakan polemik meski laman Twitter Divisi Humas Mabes Polri @divhumaspolri telah menarik atau menghapus link film tersebut.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengungkapkan, kalau banyak alim ulama yang menyoroti perihal film tersebut, sekaligus meminta Polri harus lebih bijaksana dalam memposisikan umat Islam dalam bentuk apapun.
Hal itu diutarakan Jazuli setelah menggelar halal bihalal Idul Fitri dengan sejumlah alim ulama dan tokoh masyarakat.
"Tentu kami mengapresiasi sikap Polri yang menarik film tersebut agar polemik tidak berlanjut, tapi kami juga menerima masukan konstruktif dari banyak alim ulama dan masyarakat agar kedepannya Polri lebih bijaksana, apalagi terkait isu-isu sensitif dan dinilai tendensius," kata Jazuli kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (3/7/2017).
Lebih lanjut, kata Jazuli, sebagai bentuk akuntabilitas publik, Fraksi telah memerintahkan Anggota Fraksi PKS di Komisi III untuk menanyakan langsung kepada Kapolri dan jajarannya saat rapat kerja nanti.
"Persoalan ini harus benar-benar clear," ucapnya.
Selain itu, Anggota Komisi I ini menilai, film 'Aku Adalah Kau Yang Lain' memang ada penggambaran yang tidak tepat atau berlebihan dikaitkan dengan realitas keberagamaan umat Islam.
Akan lebih baik, saran Jazuli, jika ingin mempromosikan toleransi dan mendorong persatuan tidak menampilkan gambaran keberagamaan yang terkesan tendensius dan provokatif yang menyulut ketersinggungan umat Islam dan umat agama manapun juga.
"Tampilkanlah penggambaran yang damai, gotong royong, toleran dan seterusnya. Selama ini umat Islam di Indonesia sangat menjunjung toleransi dan kita hidup berdampingan secara damai. Jangan karena stigmatisasi yang digambarkan dalam film, ujaran, dan lain sebagainya justru mengoyak kedamaian yang telah terpelihara," jelasnya.
Untuk itu, Anggota DPR Dapil Banten III ini meminta semua pihak untuk arif dan bijaksana dalam mengeluarkan ekspresi, pernyataan, dan sikap. Apalagi kepada institusi pemerintahan dan aparat negara, jangan sampai pernyataan dan sikapnya justru dipersepsi masyarakat diskriminatif dan provokatif.
"Tentu saja ini tidak baik bagi institusi negara seperti kepolisian jika mendapatkan persepsi buruk dari publik. Padahal yang diharapkan sebaliknya, institusi ini makin dihormati dan dicintai oleh rakyat," pungkasnya. (icl)
