Berita
Oleh agus eko cahyono pada hari Jumat, 27 Feb 2015 - 09:46:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Stok Beras Nasional Belum Aman

3beras-bulog.jpg
Beras Bulog (Sumber foto : eko hilman)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Stok beras nasional di gudang Bulog yang mencapai 1,6 juta ton belum aman. Operasi pasar yang dilakukan Bulog demi menurunkan harga beras bisa menguras ketersediaan tock beras kaerena sudah terlambat.

"Di era pemerintahan SBY stok beras di gudang Bulog minimal 3 juta ton. Itupun harus ditopang dengan produksi dalam negeri yang mencukupi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dari Partai Demokrat, kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Langkah ini juga mengamankan ketahanan pangan dan meningkatkan hasil produksi petani sehingga mampu mencapai surplus produksi beras hingga 10 juta ton pada 2012.

Diakui Herman, kenaikan harga beras bisa saja dipengaruhi sejumlah faktor seperti, turunnya produksi beras nasional, ketersediaan stok nasional, naiknya konsumsi, dan distribusi yang terhambat. Oleh karena itu, pemerintah secepatnya melakukan penanggulangan dalam jangangka pendek melalui operasi pasar secara serentak agar stabilitas harga beras.

"Kalau perlu, penyaluran raskin sampai dua kali sebulan dengan agar harga tetap stabil, kalau memang kecukupan stok beras di gudang Bulog memadai. Khan tidak ada masalah karena pemerintah menurut UU 18/2012 tentang Pangan, wajib menjaga stabilitas harga pangan.Tapi kalau melihat stoknya memang belum aman," tambahnya.

Tapi daripada seperti saat ini, akibat terlambat harga beras sudah naik 30 persen pemerintah Jokowi baru mulai tergerak melakukan operasi pasar. Akibat lain dari kelambanan pemerintah itu ahirnya justru menimbulkan tuduhan dan spekulasi macam-macam, diantaranya kenaikan harga beras ini permainan agar keran impor dibuka lagi.(ss)

tag: #telat operasi pasar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...