JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Kisruh DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dengan penyusunan APBD masih berkepanjangan.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Dailami Firdaus meminta agar perseteruan eksekutif dan legislatif itu dihentikan.

"Kalau perseteruan itu dibiarkan berlanjut akan menghambat pembangunan Ibukota," ujar Dailami saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Dailami menambahkan, para pemangku kepentingan atau stakeholder pembangunan, baik DPRD, pemerintah dan juga masyarakat serta para pamong praja perlu 'cooling down'. Sementara itu, dugaan terhadap segala bentuk pelanggaran 'dana siluman' yang dituduhkan kepada para pihak diserahkan kepada penegak hukum.

"Dengan demikian proses dialogis DPR dan gubernur bisa berjalan tetapi tidak mengganggau pembangunan yang merugikan rakyat," tegasnya.

Dailami menyarankan agar eksekutif dan legislatif memegang prinsip-prinsip ketatanegaraan yang sudah diatur agar kedua lembaga itu tidak terjadi benturan yang merugikan rakyat.

Seperti diketahui, pengusutan angket berawal dari kesimpulan bahwa Ahok telah melanggar undang-undang dan konstitusi. Ditenggarai, Ahok melakukan pengajuan Rancangan APBD 2015 tidak sesuai dengan draft APBD yang telah disetujui DPRD.(yn)