JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Wahidin Halim menilai, perilaku Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang membawa persoalan kisruh APBD Jakarta dengan DPRD ke ranah publik menunjukkan bahwa Ahok tidak mampu memposisikan sebagai pemimpin anggaran.

"Dia bukan sebagai organisatoris yang baik, cengeng. Padahal dia juga sekaligus pemimpin anggaran. Artinya dia tidak paham," kata Wahidin kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Mantan Walikota Tangerang ini menambahkan, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan lobi, terutama kepada pimpinan Parpol.

"Ini yang saya lihat tidak ada di Ahok. Pemimpin itu tak boleh sedikit sedikit ngajak berkelahi. Bisa rusak negeri ini," ujarnya.

Terkait dugaan anggaran siluman di APBD, menurut Wahidin, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak boleh lepas tanggung jawab. Seharusnya, Kemendagri memanggil tim anggaran Pemprov dan DPRD.

"Di situ lah dilakukan sinkronisasi dan adu argumentasi. Mana mata anggaran yang benar benar dibutuhkan oleh rakyat," ungkap dia.

Lebih lanjut wakil ketua Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa kepala daerah itu juga harus benar-benar menguasai mekanisme penyusunan anggaran. "Kalau ada yang tidak benar, ya panggil saja tim penyusun anggaran tersebut. Jadi tidak usah saling menyalahkan, apalagi menyalahkan anak buah," imbuhnya.(yn)