JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Forum Pemuda Betawi (FPB) mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan duduk masalah soal 'dana siluman' Rp 12,1 triliun.

Ketua FPB Rachmat HS mengatakan, istilah dana siluman Rp 12,1 triliun yang diungkapkan Ahok hanyalah upaya dia lari dari konteks pembicaraan APBD. Dia menyebutkan dana siluman itu baru ada setelah APBD disahkan, tetapi tidak ada dalam pembahasan sebelumnya.

"Kalau itu terjadi, barulah ada yang namanya dana siluman," tegas Rachmat dalam keterangan pers, Jumat (6/3/2015).

Rachmat menduga isu dana siluman itu sengaja digulirkan sebagai upaya Ahok mengalihkan perhatian dari yang sebenarnya sedang terjadi, yakni pelanggaran konstitusi yang dilakukan Ahok.

Ia membeberkan bahwa mantan bupati Belitung Timur itu menyerahkan draft APBD 2015 yang dibuatnya sendiri, bukan draft yang sudah dibahas dan disetujui DPRD. Jadi draft yang diserahkan Ahok ke Kemendagri dapat dikatakan sebagai APBD ilegal. "Lah ini kan pelanggaran berat. Jika panitia angket nanti menemukan pelanggaran itu Ahok bisa dilengserkan," cetusnya.

Rachmat yang merupakan tokoh Betawi ini juga minta agar media dan publik tidak tertipu dengan manuver-manuver Ahok membela diri. Selain itu, dia juga berharap angket DPRD diteruskan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Ahok menuduh DPRD memasukkan dana Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Tetapi APBD DKI itu sendiri sampai sekarang belum ada. Draft APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri dikebalikan alias ditolak.(yn)