JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Koordinator bidang analisis anggaran Indonesia Corruption Wacth (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, konspirasi penyelewengan legislatif dengan eksekutif mengenai pembahasan APBD tak hanya terjadi di DKI Jakarta.

"Kalau potensi kemunculan 'dana siluman' di daerah semua punya, tapi eksposnya tidak ada," ujar Firdaus di kantornya, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Menurut Firdaus, penyelewengan APBD bagi parlemen dengan cara bagi-bagi jatah melalui penyusupan anggaran. Sementara bagi gubernur ataupun bupati, pembahasan APBD bisa menjadi ajang balas budi terhadap para penyandang dana yang mendukungnya semasa kampanye. Caranya, dengan memilih mereka sebagai pelaksana proyek yang diadakan Pemda atau Pemprov.

"Sama-sama ada peluang terlibat, kalau di parlemen bagi-bagi, tapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," imbuhnya.

Dia mencontohkan pemerintah Provinsi Banten yang saat itu dipimpin Mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Dimana, sejumlah proyek daerah dikelola oleh perusahaan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan membagi-bagikan uang ke anggota DPRD agar proyek tersebut dimenangkannya.

"Daerah lain juga ada, karena ICW memiliki sumber daya manusia yang terbatas maka tidak bisa dipublikasikan," jelasnya.

Dana siluman mencuat, setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membeberkan kepada publik dan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada dana sebesar Rp 12,1 triliun yang tidak masuk akal dalam APBD 2015.(yn)