JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Pembina Serikat Pekerja SKK Migas Elan Biantoro meminta DPR segera menuntaskan pembahasan revisi undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurutnya, nasib pembahasan tersebut terkatung-katung di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada tahun 2012.

"Kalau 2018 tidak selesai, 2019 akan sulit diselesaikan karena tahun politik. Artinya setelah Pileg, anggota DPR Komisi VII akan diisi orang baru lagi dan revisi akan lama lagi butuh dua hingga tiga tahun," katanya pada diskusi Publik yang diselenggarakan oleh PP KAMMI di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Menurutnya, dengan mandegnya revisi UU Migas tersebut di DPR, sedikit banyak bisa memberikan kontribusi negatif pada usaha hulu migas dan menjadi ancaman ketahanan energi nasional.

Selain itu, kata dia, sektor penunjang juga terkena dampak langsung dan menghambat terjadinya multiplier efek.

"Semua KKKS yang nasional banyak berguguran. Perusahan pendukung migas juga begitu, kita tahu perusahaan pendukung migas itu sangat banyak, itu banyak bangkrut. Apa kita gembira teman-teman kita begitu, ekonomi mereka jatuh, makanya harus membuat regulasi yang kokoh terstruktur, yang bisa mengakomodasi perbaikan di semua sektor," pungkas dia.

Sementara ketua LSO Energi PP KAMMI, Barri Pratama menyayangkan kinerja DPR yang tidak progresif dan terkesan mengulur-ngulur waktu atas revisi UU tersebut.

"Sangat disayangkan DPR ngulur-ngulur waktu atas revisi UU Migas ini. Bagaimana investor yakin mau berkontrak kalau landasan hukumnya penuh masalah dan tidak kunjung diselesaikan. Ini tidak ada kepastian investasi," pungkas Barri. (icl)