Berita
Oleh Ilyas pada hari Senin, 23 Mar 2015 - 17:35:31 WIB
Bagikan Berita ini :
Remisi Korupsi

Wantimpres: Menkumham Jangan Main-main dengan Remisi Korupsi

15Untitled1.jpg
Hasyim Muzadi (Sumber foto : Eko S. Hilman/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang juga mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi tidak setuju terhadap ide yang dimunculkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait remisi koruptor. Menurutnya, remisi tersebut tidak boleh asal-asalan, apalagi terhadap pelaku korupsi.

Menurut Hasyim, kasus korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karenanya, penanganannya pun juga harus luar biasa.

"Jadi remisi harus dipertimbangkan yang sungguh-sungguh," kata Hasyim di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Menurut dia,

Hasyim juga mengkritik rencana Menkumham Yasonna Laoly yang ingin memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Ia meminta agar Yasonna jangan main-main dengan remisi korupsi,karena korupsi berbeda dengan pidana lainnya.

Sebaliknya, ia meminta Laoly agar memperketat remisi terhadap koruptor.

"Menterinya bilang yang lain-lain remisi, koruptor kenapa tidak. Nah, itu berarti yang extraordinary (luar biasa) jadi ordinary (biasa)," jelasnya, menyesalkan. (iy)

tag: #remisi korupsi  #hasyim muzadi  #yasonna laoly  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...