Jakarta (TEROPONGSENAYAN) -Keputusan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol terus menuai kritik. Kini suara muncul dari salah satu kader Golkar Khalid Zabidi. Ia mendukung Aburizal Bakrie agar melakukan perlawanan.

Menurut Khalid, Golkar di bawah Ketua Umum Agung Laksono telah 'kongkalikong' dengan Pemerintahan Jokowi-JK. Dimana dalam hal ini Menkumham Yasonna Laoly telah menjadi eksekutor pemerintah yang membunuh partai-partai politik.

"Pemerintah mestinya melakukan pembinaan terhadap partai politik. Ini yang dilakukan pemerintahan Jokowi melalui Menkumham justru melakukan pembinasaan partai politik," ujar Khalid kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Khalid menambahkan, Menkumham Yasonna menjadi 'bola liar politik' buat Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan Yasonna, kata Khalid, tidak mungkin tanpa persetujuan Jokowi.

Khalid menyebutkan, kader-kader Partai Golkar di daerah melakukan perlawanan terhadap kesewenang- wenangan Menkumham yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Mereka merasa disuruh 'kawin paksa' dengan Golkar Agung Laksono melalui SK Menhukham yang serampangan. Mereka tidak hadir dalam Munas Ancol, tapi sekarang dipaksa mengakui hasil Munas Ancol," jelasnya.

Khalid mendukung sikap konsisten ARB yang melakukan perlawanan melalui jalur hukum, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga menyatakan siap mendukung ARB melawan rencana kubu Agung Laksono yang akan melakukan perombakan partai, termasuk perombakan struktur Fraksi Partai Golkar di DPR RI.