JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan bahwa RAPBN 2016 layak untuk ditunda ke sidang paripurna. Sebab, RAPBN 2016 ini dinilainya lebih mengutamakan kepentingan pemodal dibanding rakyat.
"Ini sama saja menguntungkan kaum kapitalis, jadi tidak cocok untuk fundamental ekonomi Indonesia," kata Effendi di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Effendi mengungkapkan, selama pemodal diuntungkan dalam menjalankan usahanya di Indonesia, maka 80 persen rakyat Indonesia akan semakin miskin seperti di India.
"Harusnya rakyat kita itu diprotek. Jadi saya kira postur RAPBN 2016 perlu dikoreksi," ujarnya.
Bahkan, ia mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengawasi RAPBN 2016 yang saat ini tengah dibahas tiap komisi. Sebab, Effendi mencium RAPBN 2016 memuat kepentingan-kepentingan dari para penyusunya.
"KPK bisa masuk lah untuk mencegah. Indikasi kuat itu sudah ada (cawe-cawe). Kenapa harus menimbulkan berita baru tapi manfaatnya bagi rakyat tidak ada," ungkapnya. (iy)
