Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 21 Jan 2018 - 20:16:07 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR dan Pemerintah Sepakat Larang Minuman Alkohol Dijual Bebas

50arwani.jpg
Arwani Thomafi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol, Arwani Thomafi mengatakan, seluruh Fraksi yang ada di DPR dan pemerintah secara bulat setuju melarang penjualan minuman beralkohol (minol) dijual di tempat-tempat bebas.

Jadi, tegas Arwani, tidak benar bila ada informasi yang menyebutkan soal komposisi fraksi-fraksi di DPR yang setuju minuman beralkohol dijual secara bebas.

"Saya tegaskan seluruh fraksi dan pemerintah sepakat untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol di warung-warung," kata Arwani saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Politisi PPP ini menyatakan, Pansus RUU Minuman Beralkohol sampai saat ini masih terus bekerja untuk menyepakati beberapa poin untuk pengesahan. Poin krusial tersebut salah satunya terkait dengan penamaan judul RUU apakah menggunakan nomenklatur larangan minuman beralkohol atau pengendalian dan pemgawasan minuman beralkohol, serta tanpa ada dua nomenklatur tersebut.

Arwani juga mengatakan, Fraksi seperti PPP, PKS, dan PAN sepakat untuk memakai nomenklatur larangan. Sedangkan, Fraksi PDIP, Gerindra, Hanura dan NasDem sepakat menggunakan nomenklatur pengendalian dan pengawasan.

"Sedangkan fraksi yang mengusulkan judul tanpa embel-embel larangan dan pengendalian dan pengawasan yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKB," terangnya.

Lebih jauh, Arwani mengungkapkan munculnya RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan inisiator dari Fraksi PPP yang dilakukan sejak DPR periode 2009-2014. Namun karena waktunya tidak memungkinkan, usulan tersebut kandas.

"Usulan tersebut kami perjuangkan kembali di DPR periode 2014-2019 melalui Badan Legislatif (Baleg) DPR. Dalam pengusulan tersebut, Fraksi PKS turut serta menjadi inisator. Praktis, sejak itu, secara formal pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol ada dua fraksi yakni PPP dan PKS," tandasnya.

Diketahui, pada tahun 2015, DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol dan terbentuklah Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol yang hingga saat ini terus bekerja lantara ada poin krusial yang belum menemukan titik temu di antara fraksi-fraksi di parlemen. (icl)

tag: #minuman-beralkohol  #miras  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
RAMADHAN 2025 H ABDUL WACHID
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
RAMADHAN 2025 M HAEKAL
advertisement
RAMADHAN 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan Digital Brand

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 22 Mar 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai apresiasi atas upaya Bank DKI yang terus mendorong transaksi non tunai, Bank DKI kembali meraih penghargaan dalam ajang 14th Infobank-Isentia Digital Brand ...
Berita

Peduli Korban Banjir, Waka MPR Salurkan Bantuan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, SH, turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir ...