JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Persidangan dugaan perkara suap proyek satellite monitoring Bakamla mengungkap adanya permintaan duit untuk penyelenggaraan Munas Golkar 2016. Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah hal tersebut.

Dalam persidangan, Rabu (24/1/2018), Jaksa KPK menampilkan percakapan politikus Golkar Fayakhun Andriadi dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arief via WhatsApp. Bamsoet menegaskan dia tak pernah berhubungan dengan Fayakhun soal penyelenggaraan Munas Golkar 2016.

"Nggak ada. Kita, hmm... Fayakhun itu kan tidak masuk dalam struktur. Dan masuk kelompoknya Pak Nov kalau nggak salah. Saya kan Akom," kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

"Saya tidak pernah berhubungan dengan Fayakhun terkait dengan Golkar. Tanya saja yang bersangkutan. Jangan dikait-kaitin sama Golkar dong, kasihan Golkar. Buktinya mana," imbuhnya.

Dalam percakapan WhatsApp yang ditampilkan jaksa KPK, akun dengan nama Fayakhun Andriadi meminta jatah 300 ribu USD untuk Munas Golkar 2016. Bamsoet meminta permintaan itu tak serta merta dikaitkan dengan Golkar.

"Harus bisa dibuktikan kalau Golkar menerima sumbangan itu dan meminta kepada yang bersangkutan. Kan hanya disebut si X meminta untuk Golkar. Nah kalau gue bilang eh Zeki minta duit sini duit. Kan gitu. Jadi musti dilihat dulu relevansinya koneksi," ujar mantan Ketua Komisi III tersebut.

Sebelumnya, Fahmi Darmawansyah mengaku pernah ditagih fee atau komisi oleh Ali Fahmi dan Fahmi Habsyi terkait proyek satellite monitoring Bakamla. Komisi yang diminta sebesar 15 hingga 30 persen dari nilai proyek.

"Ada permintaan 15 persen sampai 30 persen," kata Fahmi saat bersaksi dalam sidang terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). (aim)