JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan keputusan pengangkatan dua perwira tinggi Kepolisian yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Bahkan, hal itu bisa menimbulkan kegaduhan baru.

"Saya pikir ini adalah kebijakan yang patut untuk dipertanyakan. Biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat adalah yang menjadi pejabat sipil di daerah itu dan menguasai wilayah itu. Dan tidak ada potensi konflik kepentingan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurutnya, penunjukan itu bertentangan dengan semangat keadilan dan transparansi.

"Kenapa tidak pejabat yang terkait di Kemendagri atau mungkin yang di daerah itu, sekda atau mereka yang juga sangat senior di jabatan pemdanya," ujar Fadli.

"Jadi penunjukkan polisi, Jendral Polisi aktif ini menurut saya sangat aneh dan patut dipertanyakan. Itu bisa menimbulkan berbagai keraguan di masyarakat untuk pilkda yang transparan, bersih, jujur dan demokratis. Segera direvisi saja. Ini akan menimbulkan kegaduhan baru," tambah Waketum DPP Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi di Tanah Air.

"Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi. (plt)