JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi Komunikasi dan Informasi Majelis Ulama Indonesia (Kominfo MUI) meminta agar pemblokiran terhadap situs-situs media Islam tetap harus mengacu pada pada kebebasan berpendapat seperti diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Pemerintah harus berhati-hati dalam menyimpulkan dan menetapkan suatu keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat, apalagi yang terkait dengan situs-situs keagamaan karena menyangkut kepentingan umat beragama yang luas," kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Sinansari Ecip di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Sinansari Ecip mengatakan,pemblokiran situs-situs media Islam ternyata telah menimbulkan reaksi yang begitu masif dan serentak dari umat Islam. Hal itu dapat dipahami karena umat Islam sangat mengkhawatirkan munculnya kembali gerakan phobia pada Islam.

MUI juga meminta agar pemerintah melakukan rehabilitasi nama baik situs-situs media yang diblokir bila terbukti tidak masuk dalam gerakan kekerasan, radikalisme, dan terorisme.

"Ke depan, pemblokiran situs-situs media Islam hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan MUI, Kementerian Agama, dan ormas-ormas Islam, sehingga keputusannya benar-benar kredibel, tidak mendatangkan kerugian bagi media yang bersangkutan, dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat," tuturnya.

Ia mengakui, MUI masih akan terus melakukan pendalaman dan pengkajian kembali atas kasus pemblokiran situs-situs media Islam ini dengan mengundang pihak-pihak terkait, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta para pengelola situs-situs media yang diblokir.

"Tugas Pemerintah adalah memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap situs-situs media massa yang mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Air, agar mereka dapat turut serta memberikan andil dalam pendidikan yang baik kepada masyarakat," tuturnya. (al)