Bisnis
Oleh Aliyudin pada hari Senin, 06 Apr 2015 - 07:29:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Penegakan Hukum Illegal Fishing Tidak Membikin Jera

45Kapal Ditenggelamkan.jpg
Ilustrasi peneggalaman kapal ilegal fishing (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Proses penegakan hukum terhadap praktik pencurian ikan atau illegal fishing yang telah dilakukan selama lima bulan terakhir dinilai tidak menimbulkan efek jera. Apalagi setelah dua kasus illegal fishing yaitu putusan ringan kapal Hai FA dan terungkapnya praktik perbudakan di Benjina.

"Dua kasus itu menjelaskan bahwa proses penegakkan hukum di Indonesia hanya sedikit menimbulkan efek jera," kata Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Chalid Muhammad melalui keterangan tertulis yang diterima TeropongSenayan di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Chalid Muhammad mengatakan, kondisi itu diperlemah oleh koordinasi antaralembaga karena memiliki perbedaan prioritas pekerjaan.

Ia juga meyakini praktik mafia perikanan masih sangat kuat. Sehingga perlu strategi penegakkan hukum.

"Aparat penegak hukum sebaiknya memprioritaskan pengungkapan pelaku utama mafia perikanan, baik mereka yang bersembunyi di balik perusahaan nasional dan asing, birokrasi, maupun institusi penegak hukum itu sendiri," ujarnya. (al)

tag: #ilgal fishing  #KNTI  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 18 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program Sahabat Ibu ...
Bisnis

Gak Perlu Antre, Klaim JHT Rp15 Juta Kini Bisa di JMO!

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kabar gembira bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat untuk melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Mulai bulan Mei 2025, peserta BPJS Ketenagakerjaan ...