JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DPR dan pemerintah mewacanakan akan kembali merevisi UU Pilkada. Utamanya terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah yang saat ini dipilih langsung untuk dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana tersebut mencuat usai Ketua DPR Bambang Soesatyo menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen baru-baru ini.

"Itu usulan yang bagus. Usulan mengenai pilkada langsung yang dilakukan DPRD, itu pilihan yang harus dilakukan melihat perkembangan dan dinamika yang ada saat ini terhadap Pilkada langsung, baik bupati, walikota ataupun gubernur," ujar Politisi Golkar M. Misbakhun di sela pelaksanaan tes urin pengurus dan caleg Partai Golkar di Red Top Hotel, Pacenongan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).

Dia memandang, jika pemilihan dengan mekanisme dipilih DPRD setidaknya akan meminimalisir politik uang dan praktik korupsi.

"Perlu kita perhatikan dan amati saat ini bagaimana proses politik uang terjadi disana. Kemudian politik mahar, intimidasi, perpecahan masyarakat. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta, itu adalah contoh yang sangat konkrit," beber Misbakhun.

Kemudian, lanjutnya, ini akan membantu para calon yang maju sebab biaya kampanye yang tak sedikit mengharuskan calon kepala daerah memiliki logisitik banyak.

"Apabila kena mahar yang begitu banyak proses pilkada begitu panjang kampanyenya, harus membiayai saksi yang begitu banyak, dari mana uangnya?. Sementara gajinya gak seberapa, makanya harus kita cari solusi politik terbaiknya," kata dia.

Karena itu, Misbakhun sangat mendukung dengan adanya usulan tersebut. Dia pun menilai wajar pimpinan DPR dan pemerintah merancang revisi UU Pilkada.

"Kalau kita dalam level ketua DPR, Mendagri adalah pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan dan punya pengaruh dan kekuasaan untuk melakukan itu. Wajar mereka mengusulkan, KPK sendiri juga bicara tentang perlunya mendesain ulang pilkada langsung di tingkat kabupaten dan kota serta gubernur yang ada sekarang," tutupnya. (Alf)