JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai pemerintah Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang memangkas 10 persen gaji menteri demi membantu mengurangi utang Negara.

Alasannya, Johnny menyebut, kebijakan Mahathir tersebut dibuat hanya untuk alasan politik.

"Kenapa harus meniru Mahathir kita? Nggak ada yang perlu ditiru kebijakan Mahathir berkaitan dengan utang luar Negeri. Nggak ada, beda. Kalau Mahathir itu hanya sekedar alasan politik saja itu," ujar Johnny ditulis Sabtu,(26/5/2018).

Menurut Johnny, pemangkasan gaji menteri tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap utang luar negeri.

Selain itu, Johnny menilai posisi utang luar negeri Indonesia dengan Malaysia juga sangat berbeda.

"Berapa banyak gaji menteri? Untuk bayar utang luar negeri. Berapa banyak coba hitung. Memangkas seluruhnya pun berapa besar gaji menteri itu?. Berapa totalnya?. Ada pengaruh nggak sama utang luar negeri," kata Johnny.

"Berapa banyak sih pangkas 10 persen dari gaji menteri untuk bayar utang luar negeri. Kedua posisi utang luar negeri Malaysia dan Indonesia itu beda. Mereka sudah setengah itu 50 persen dari PDB mereka itu utang luar negeri. Kita ini kecil masih 30 persen. Sepertiga baru. Mereka udah setengah lebih. Beda posisinya," terang dia.

Tak hanya posisi utang luar negeri yang dinilainya berbeda, kondisi perekonomian Indonesia juga dinilai Johnny berbeda dengan Malaysia.

Menurut Johnny, untuk mengatasi utang luar negeri, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.

"Kita harus menggunakan kebijakan pajak ekspansif yang kreatif. Yaitu justru pada saat kita harus menurunkan tarif pajak kita, tapi (pendapatan) pajak membesar. Semakin banyak pembayar pajak atau yang namanya meningkatkan tax ratio. Itu kebijakan kita," kata Johnny.

Johnny mengungkapkan, kebijakan terkait pengurangan utang luar negeri haruslah kebijakan yang bertanggungjawab. Bukan sekedar menerapkan kebijakan yang disebutnya sebagai 'pencitraan' semata.

"Bukan dengan citra-citra potong ini, potong itu. Ntar gaji menteri disuruh potong, gaji DPR disuruh potong. Berapa banyak sih?," cetus Johnny.

Senada dengan NasDem, PDI-P juga menilai Indonesia tak perlu meniru kebijakan pemotongan gaji menteri seperti yang diterapkan pemerintah Malaysia.

"Sebaiknya jangan meniru-niru negara lain," kata Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman.

Ia mengatakan menteri di Indonesia diberi gaji Rp 18 juta per bulan. Menurutnya masyarakat harus bangga dengan para menteri yang terus bekerja siang malam untuk melayani rakyat.

"Banggalah dengan para menteri kita yang dengan Rp 18 juta per bulan bekerja siang malam untuk melayani rakyat," ujarnya.

Diketahui, di awal pemerintahannya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad membuat gebrakan yang jadi sorotan.

Dia mengumumkan memangkas gaji seluruh menteri di kabinetnya sebagai upaya mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun Ringgit.

Tak tanggung-tanggung, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari masing-masing menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah.

"Saya sudah diberitahu bahwa utang kita sebenarnya 1 triliun Ringgit, tetapi hari ini kita bisa mempelajari dan mencari cara untuk mengurangi utang ini. Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers usai memimpin rapat mingguan Kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.

"Ini telah menjadi praktik saya. Saya juga melakukan hal yang sama ketika saya menjadi perdana menteri pada tahun 1981," imbuh Mahathir seperti dilansir media Malaysia, The Star, Rabu (23/5/2018). (Alf)