JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemberian insentif kepada dosen-dosen yang dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) diduga sarat titipan dan tidak transparan. Prosesnya dilakukan secara kilat.

Dari dokumen yang diperoleh wartawan, setidaknya ada dua program Kementerian Diktisaintek yang tiba-tiba muncul di bulan Desember 2025. Sosialisasi dua program ini tidak seperti program-program Kementerian Diktisaintek lainnya, yang biasanya diunggah di media sosial atau website.

Pertama program bantuan publikasi pada jurnal Bereputasi, misalnya. Program ini disosialisasikan pada tanggal 4 Desember 2025, lalu ditetapkan tanggal 10 Desember 2025. Artinya, tidak sampai seminggu, Kementerian Diktisaintek sudah bisa menetapkan usulan dari puluhan ribu usulan dosen di Indonesia.

Program ini ditujukan kepada dosen seluruh Indonesia, yang sedang mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal-jurnal. Agar bisa terbit, setiap artikel yang dikirim para dosen ke jurnal, harus melewati tahapan review. Anehnya, ada beberapa dosen yang masih tahap rencana alias belum mengirimkan artikelnya, justru mendapat bantuan.

Jumlah dosen yang mendapatkan bantuan hanya 1,5% atau 4.578 dari 303.670 dosen yang terdaftar sebagai dosen di bawah naungan Kementerian Diktisaintek. Setiap dosen mendapat bantuan sebesar Rp10 juta.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak dosen-dosen yang sudah mengajukan artikel ilmiah, bahkan sudah sampai tahapan revisi, malah tidak mendapatkan bantuan.

Kejanggalan lain juga terjadi di program kedua Kementerian Diktisaintek, yaitu Program Insentif Artikel Berkualitas pada Jurnal International Bereputasi. Berdasarkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Diktisaintek, dosen-dosen yang terpilih, mendapatkan insentif sebesar Rp35 juta hingga Rp45 juta.

Hanya saja, dari informasi yang masuk ke redaksi, penerima insentif diduga banyak titipan. Dan sosialisasinya tidak transparan dan masif seperti program-program Kementerian Diktisaintek lainnya.

Anehnya, surat penetapan penerima insentif berubah-ubah. Awalnya, ada 707 dosen yang menerima insentif. Belakangan, surat penetapan yang diteken oleh Direktur Penelitian dan PkM, I Ketut Adnyana itu, direvisi lagi.

Pada surat penetapan kedua, penerima bantuan berkurang menjadi 705 dosen. Selain itu, pada program ini, ada ratusan dosen menerima bantuan, tidak sesuai dengan asal kampusnya.

Misalnya, dosen bernama Afriyanti Sumboja semula tertulis berasal dari Universitas Diponegoro. Belakangan diubah di surat penetapan revisi menjadi Institut Teknologi Bandung. Lalu ada dosen Bernama Budi Waluyo, semula berasal dari Universitas Padjadjaran. Belakangan, direvisi menjadi Universitas Muhammadiyah Magelang.

“Sejak proses sosialiasasi tidak transparan. Tidak ada di website Dikti, tidak ada sosialisasi seperti program BIMA. Eh, tiba-tiba baru tahu ada program itu,” ujar seorang dosen yang enggan disebutkan namanya.

Sementara sumber yang mengetahui program ini, juga menyebutkan bahwa beberapa nama dosen yang terpilih mendapatkan bantuan dan insentif uang negara tersebut, merupakan titipan.

“Banyak yang titipan. Pakai ordal [Orang dalam]. Kasihan dosen-dosen yang harusnya layak mendapatkan, jadi tidak dapat. Sama saja ngambil hak orang. Yang namanya rezeki memang sudah ada yang atur. Tapi kalau disalip begini, tidak adil-lah,” ujar sumber tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang enggan berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan komentar. Silahkan ke Pak Dirjen atau Direktur,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ade Irmanto membantah tudingan tentang adanya titipan. Mereka mengklaim proses seleksi pemberian insentif penulisan jurnal kepada dosen-dosen telah dilakukan transparan dan objektif oleh ahli.

"Ada puluhan asesor yang menilai kiriman tulisan dari 28 ribuan dosen. Kemudian disaring 700 dosen penerima insentif," katanya, saat dimintai konfirmasi media, Senin (15/12).

Ade juga membantah program ini ujug-ujug. Meski demikian, Ade tak menampik kesalahan penetapan ratusan data asal kampus, dosen penerima bantuan. "Ada kesalahan ada di afiliasi kampusnya, kalo nama dosen dan judul jurnalnya tidak ada kesalahan," kata Ade.