JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - PT Pertamina (Persero) meminta bantuan DPR khususnya Komisi VI untuk pengambilan alihan blok Mahakam agar bisa dikelola oleh Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina mengajukan kepada pemerintah hak pengelolaan blok Mahakam setelah kontrak KKS saat ini berakhir pada 31 Desember 2017.

"Pemerintah telah memutuskan agar Pertamina mengoperasikan blok Mahakam setelah 31 Desember 2017, dan selanjutnya Pertamina mengharapkan untuk transisi alih kelola dari operator saat ini," kata Dwi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VI DPR, Rabu (15/4/2015).

Dwi mengatakan untuk blok ONWJ, Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pengoperasian blok tersebut kepada Pertamina dengan term dan condition yang sama.

"Termasuk dipindahkannya pembangunan pelabuhan Cilamaya ke arah timur yang tidak menggangu kegiatan operasional migas," ungkapnya.

Sedangkan untuk Blok Cepu, Dwi mengungkapkan sedang melakukan penyelesaian proyek Banyu Urip agar dapat memberikan kontribusi penambahan produksi nasional.

"Dalam penyelesaian kami memerlukan ijin-ijin terkait dari kementerian Lingkugan Hidup sehubungan dengan gas flare. Kami mohon pemerintah dapat membantu mempercepat proses perijinan tersebut," pungkasnya. (al)