JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tren negatif. Saat ini rupiah menyentuh angka Rp 14.300-an per dolar AS. Hal itu pun menjadi sorotan anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo.

"Harus ada plan B, sampai strategi risiko terburuk. Jadi harus betul-betul dihitung dengan cermat, tak bisa lagi main-main," kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Padahal beberapa waktu lalu, kata anggota Fraksi NasDem di DPR itu, pemerintah sudah mematok Rp 13.800 dalam asumsi makro ekonomi, namun realitasnya meleset lagi. Sehingga membuat kebingungan para pengusaha, terutama importir.

"Para pengusaha terancam, karena tak bisa mengatur strategi bisnisnya," tambahnya.

Di sisi lain, lanjut Donny, posisi cadangan devisa mau tak mau ikut tergerus. Karena Bank Indonesia harus melakukan intervensi terhadap rupiah.

"Kita tidak tahu sampai kapan cadangan devisa itu mampu menyangga kekuatan pemerintah," terang Legislator dari Dapil Jateng III.

Ambruknya rupiah yang dalam, diakui Donny, saat ini merupakah posisi paling sulit bagi pemerintah. Sehingga perlu ada strategi jangka panjang bagaimana cara meredam rupiah tersebut.

"Saya memperkirakan mata uang dolar akan menjadi strong currency hingga 25 tahun ke depan. Jadi harus ada langkah-langkah antisipatif," papar mantan Presiden Direktur PT Arda Indonesia.

Disinggung kemungkinan DPR merevisi soal makro ekonomi APBN 2018, Donny menegaskan seharusnya pemerintah yang mengajukan revisi APBN 2018, karena pemerintahlah yang punya usul.

"Bukan DPR yang mendesak-desak minta revisi. Karena APBN 2018 itu yang mengusulkan pemerintah," ungkap Pria kelahiran Jombang, 23 Desember 1973.

Jadi mau atau tidak direvisi APBN 2018, katanya, hal itu tergantung dari kemauan pemerintah.

"Kalau impor terlalu tinggi, dampaknya memang akan terjadi defisit. Ya, otomatis harus direvisi, supaya tidak melanggar Undang-Undang," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan akan memberikan ruang terhadap perubahan asumsi makro pada APBN 2018.
“Perubahan dilakukan agar tetap bisa mendukung perekonomian. Nanti kami laporkan dulu semester I/2018 ,” katanya, Selasa (22/5/2018).

Tarik ulur rencana revisi APBN 2018 memang terus bergulir. Puncaknya setelah Kementerian ESDM mengusulkan penambahan subsidi BBM penugasan dalam rapat koordinator di tingkat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian belum lama ini.

Adapun, sejak awal tahun, Menkeu selalu mengatakan tidak akan merevisi asumsi makro hanya karena fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Namun, seiring dengan perbedaan antara asumsi harga minyak dan realisasinya yang makin jauh, pemerintah mulai menghitung asumsi yang lebih realistis.

“Pergerakan harga minyak memang mengalami peningkatan yang sangat tajam dan masih berlangsung sampai sekarang yang dalam asumsi APBN sangat besar,” kata Menkeu.(yn)