JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Terutama kebijakan yang cenderung menjauhi rakyat seperti sekarang ini.

"Sudah sepantasnya kita mengevaluasi program-program pemerintah. Bahkan harus berani menolak program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dengan cara turun ke jalan sebagaimana yang dilakukan para aktivis sebelum kita," ucap Ketua Presidium BEM Nasional Syaifudin Ahron Al Ayubbi, kepada TeropongSenayan, Sabtu (18/04/2015).

Syaifudin yang biasa disapa Ucok itu menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap berkomitmen mempertahankan idealismenya dan menghindari hal-hal yang bersikap pragmatis.

Bukan malah menggadaikan atau bahkan menjual idelisme demi kepentingan pragmatis. ‎"Baru di undang ke istana ketemu dengan watimpres saja ngga jadi aksi. Mestinya malu, jangan sampai idealisme digadikan ke istana," tegasnya.

Ucok mengingatkan ajakan turun ke jalan pada 20 Mei 2015 itu semata-mata karena pemerintahan Jokowi dianggap telah mengingkari janjinya. Kebijakan pemerintah sangat mencekik rakyat bahkan jauh dari harapan rakyat.

"Menaikkan atau bahkan menghapuskan subisidi harga BBM, harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, harga gas gas yang naik terus, tarif dasar listrik, tatanan hukum yang amburadul dan biaya hidup semakin mahal, semua itu jauh dari harapan rakyat," ujarnya.‎

Karena itu, lanjutnya, jangan sampai karena ada elemen mahasiswa yang diundang ke istana oleh Wantimpres, gerakan yang mau turun ke jalan 20 Mei itu hilang.(ss)