JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan menyatakan, rendahnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi karena ekspektasi publik yang sangat tinggi pada Jokowi.

Menurut dia, situasi tersebut diperparah karena imbas dari kekecewaan publik selama 10 tahun pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

"Ekspektasi yang tinggi juga muncul karena Jokowi sudah terlanjur dianggap sebagi antitesis pemerintah SBY," ujar Bakir.

Ia menjelaskan, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden tidak terlepas dari harapan rakyat yang begitu besar terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang bisa menjawab masalah pada pemerintahan periode sebelumnya.

Namun, pada kenyataannya selama satu semester masa pemerintahan ini berjalan tak ada satu pun kebijakan berarti bagi kepentingan rakyat.

"BBM naik, masalah korupsi, kriminalisasi terkesan dibiarkan, dan aroma kabinet transaksional adalah rangkaian fakta yang mengakumulasi citra buruk pemerintahan Jokowi," papar Bakir.

Bakir berpesan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Jokowi agar kepercayaan publik kembali pulih.
"Tak ada pilihan lain bagi Jokowi kecuali harus segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinetnya," tegas Bakir.

Namun, lanjut dia, standar evaluasi harus obyektif, dan tidak didasarkan pada pertimbangan sosok atau background partai.

Tidak hanya itu, Bakir juga mengingatkan, masa enam bulan ke depan menjadi pertaruhan bagi setiap menteri untuk memenuhi target yang diberikan presiden.

"Saya kira, belum saatnya sekarang ada reshuffle. Mungkin jika pada semester berikutnya tak ada perbaikan baru (reshuffle)," kata Bakir.(al)