JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Yayasan Universitas Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri mengundang sejumlah aktifis dan LSM untuk membicarakan nasib bangsa dalam menghadapi lemahnya penegakan hukum melawan budaya korupsi di Indonesia.

"Pertemuan kami berangkat dari keprihatinan kami pemerhati dan pegiat antikorupsi, atas berbagai persoalan bangsa yang belakangan terjadi," kata Rachmawati Soekarnoputri di ruang kerjanya di Universitas Bung Karno, Cikini, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Lebih spesifik lagi, Rachma mengungkapkan agar aktivis anti korupsi menyoroti proses pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menjadi Wakapolri yang dianggapnya penuh dengan kontroversi. Rachma mengaku curiga pelantikan BG lebih didasari karena paksaan kelompok tertentu atas pertimbangan kepentingan sepihak.

Pasalnya, ungkap Rachmawati, ada alasan yang tidak konsisten saat BG dibatalkan menjadi Kapolri namun akhirnya ditetapkan dan dilantik sebagai Wakapolri.

"Waktu Wanjakti meng-endorse ke presiden nama BG sebagai Kapolri sudah jelas ditolak. Jokowi juga menimbang karena melihat reaksi Masyarakat yang tidak menghendaki BG Jadi Kapolri karena menyangkut masalah hukum. Sekarang jadi pertanyaan, ada kebijakan presiden yang awalnya tadi usulan Wanjakti ditolak, kok sekarang jadi di plintir oleh Kapolri yang katakan ini urusan internal dan usulan Wanjakti untuk BG menjadi Wakapolri," ungkapnya.

Rachmawati juga mengaku heran dengan sikap KPK saat ini yang terkesan cuci tangan. Seharusnya, imbuh Rachma, ‎KPK membuat sprindik baru bagi BG.

"Tetapi malah justru melemparkan ke Kejaksaan Agung, dan sekarang kejaksaan melempar ke Bareskrim," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, YLBHI, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) serta Front Pelopor. (al)