JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk konsisten dengan pidatonya di depan para peserta peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-60 yang ingin membuang IMF, ADB, dan Bank Dunia dari Indonesia. Caranya, Jokowi harus menghentikan semua rencana pinjaman lunak maupun pinjaman dalam bentuk dari tiga lembaga donor tersebut.

"Pidato Jokowi pada Konfrensi Asia Afrika yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang. Artinya Jokowi sudah sepakat atas nama rakyat Indonesia tidak lagi mau mengunakan IMF, ADB, dan Bank Dunia yang sangat licik dalam meyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan di Indonesia," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, Minggu (25/4/2015).
Arief mengatakan, IMF, ADB, dan World Bank sangat memengaruhi dan ikut mengatur setiap kebijakan ekonomi Indonesia, mulai dari desakan untuk melakukan penjualan aset-aset negara melalui privatisasi BUMN, kontrak rarya Migas dan tambang yang lebih banyak merugikan Indonesia.

Ketiga lembaga keuangan internasional itu juga getol mendesak agar Indonesia maupun negara-negara Asia-Afrika mencabut berbagai subsidi untuk masyarakat, seperti subsidi BBM, listrik, dan pangan.

"Sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan," ujarnya.

Lembaga keuangan asing itu juga menekan pemerintah pemerintah untuk menerapkan sistem upah buruh murah dan sistem kerja outsourcing. Alasannya untuk meningkatkan investasi luar negeri serta produk yang bisa bersaing di pasaran dunia.

"Padahal semua itu adalah jebakan bagi rakyat Indonesia dan Asia-Afrika agar korporasi-korporasi mereka dapat menanamkan investasinya di Asia dan Afrika dengan menikmati upah buruh yang murah. Juga terbebas dari kewajiban untuk membayar jaminan hari tua buruh karena sistem kerja outsourcing," tuturnya.

Begitu juga dengan Sistem Jaminan Sosial, akhirnya SJSN dan BPJS. Nyatanya, kata Arief, pihak asinglah yang banyak berperan bahkan menentukan, terutama ADB.

Menurut Arie, tekanan ketiga lembaga keuangan asing itu berawal pasca krisis tahun 1997. Salah satu poin Letter of Intent (LoI) yang didiktekan oleh IMF adalah liberalisasi sektor keuangan. Untuk itu dibuat banyak proyek utang baik dari IMF, Bank Dunia, dan ADB.

"Dan hasilnya Sistem Jaminan Sosial Nasional kita melenceng dari konstitusi UUD 1945," tegas Arief.

Atas tekanan IMF, ADB, dan Bank Dunia juga pada tahun 1997 yang mengharuskan pemerintah RI untuk menalangi utang-utang swasta kepada pihak luar negeri dan mem-bailout semua aset-aset freak pengemplang BLBI dengan mengunakan dana rekapitalisasi yang bunganya harus dibayar melalui APBN setiap tahun. (al)