JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Elemen mahasiswa di sejumlah daerah melakukan aksi unjuk rasa mengkritik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada Selasa (18/9/2018) tercatat ada tiga demo mahasiswa di tiga tempat berbeda, yakni Sukoharjo (Jawa Tengah), Langsa (Aceh) dan Pamekasan (Madura).

Di Sukoharjo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta, menggelar aksi unjuk rasa di Pertigaan UMS, Sukoharjo.

Mereka menuntut pemerintahan Jokowi–JK untuk segera mengembalikan perekonomian negara pasca melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

“Menuntut pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan pangan,” kata korlap aksi, Al Ghifari kepada wartawan di sela sela aksi.

Massa yang berjumlah sekitar 50 orang ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka membawa keranda yang bertuliskan Rezim Jokowi. Selain itu terlihat sejumlah poster dan spanduk meminta Presiden Jokowi turun dari jabatannya.

Al Ghifari juga mengkritik banyaknya kebijakan pemerintah yang selama ini tidak pro rakyat. Ditambah lagi, kata dia, maraknya bahan pangan impor akan semakin membuat rakyat kecil sengsara.

“Kurangi impor dan sejahterakan industri lokal, menolak keras kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” ungkapnya.

Apabila pemerintah tidak segera membenahi segala permasalah yang ada, kata Al Ghifari, lebih baik Jokowi segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

“Apabila pemerintah tidak mampu, kami menuntut segera mundur dari jabatannya,” tandas Al Ghifari.

Sementara ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kota Langsa (AMKA) yang menggelar unjukrasa ke DPRK Langsa. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan.

Mahasiswa pendemo terdiri dari 3 elemen diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Langsa, dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) IAIN Langsa.

Ketujuh poin tuntutan ini diantaranya:

1. Turunkan Jokowi dan Jusuf Kalla dari tahta Kepresidenan melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendesak Kementerian terkait untuk bergerak cepat dalam membenahi perekonomian bangsa
3. Copot Luman Hakim dari Menteri Agama RI
4. Turunkan harga barang dan stop impor luar negeri
5. Meminta kepada TNI dan Polri menjaga netralitas dalam Pilpres 2019
6. Meminta kepada Pemerintah Kota Langsa untuk angkat bicara di media menolak Surat Edaran Kementerian Agama tentang volume Adzan
7. Meminta Pemerintah Pusat tidak menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Terakhir, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, Madura menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Gedung DPRD setempat Jalan Kabupaten 107.

Mereka menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) cenderung menyengsarakan rakyat.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuntut agar Jokowi-JK lengser dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Khususnya selama memimpin hampir lima tahun terakhir.

"Banyak keputusan dan kebijakan yang telah diambil rezim Jokowi-JK cenderung menyengsarakan rakyat, mulai dari naiknya harga sembako, naiknya BBM secara diam-diam dan kebijakan lainnya. Hal itu jelas sangat menyengsarakan rakyat," kata salah satu orator aksi Nawaqi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan berbagai kebijakan lain yang dinikai sangat tidak berpihak terhadap rakyat. Bahkan justru sangat memanjakan negara lain, salah satunya dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.
"Dalam kesempatan ini kami juga menggugat kebijakan terkait berkembangnya TKA di Indoensia," ungkapnya.

"Kebijakan-kebijakan rezim Jokowi-JK yang tidak pro rakyat, jelas sangat mengancam kesatuan dan kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Salah satunya edaran berupa larangan pengeras suara di masjid dan mushala," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi juga diikuti sejumlah kader HMI yang berasal dari berbagai komisariat HMI di berbagai kampus di Pamekasan. Mereka kompak mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.(yn)