JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan pemerintah bahwa menambah utang baru senilai USD 1 miliar dari Bank Dunia di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan, bukan keputusan yang tepat.
Hal ini disampaikan Heri merepons komitmen Bank Dunia memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.
"Ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana," kata Heri Gunawan melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/10).
Jumlah tersebut kata politikus Gerindra ini, di luar US$300 juta dari Bank Dunia untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan.
"Dengan adanya dua komitmen utang baru tersebut, semakin menegaskan status pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim yang sangat rajin membuat utang," ucap Heri.
Politikus asal Jawa Barat ini mengingatkan, sebelum ada komitmen baru tersebut, posisi utang Indonesia saja sudah sangat besar. Posisi utang pemerintah saja per Agustus 2018 sudah Rp 4.363 triliun. Dengan jumlah ini, artinya rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 30,31%.
"Dengan kalkulasi ketika rasio utang masih 27 persen terhadap PDB (Rp 13.000) saja, setiap orang di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta. Apalagi saat ini ketika rasio utang sudah menembus 30 persen? Jumlahnya tentu lebih besar lagi," paparnya.
Karema itu, kata Heri, pinjaman baru dari World Bank sebesar Rp 15 triliun, bukanlah berita menggembirakan dan justru hal ini menjadi berita buruk, bahkan bencana baru. Menurutnya, jika alasannya untuk mempercepat proses pemulihan Sulawesi Tengah dan sekitarnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tersendat.
"Baik bantuan fisik, maupun bantuan finansial. Sudah lebih dari dua pekan, menurut catatan relawan kami, bantuan seperti pakaian, makanan, obat-obatan belum seluruhnya tersalurkan. Malah menumpuk. Inilah masalah terdekat yang harus diatasi segera oleh pemerintah. Bukan justru sibuk membuat utang baru," tuturnya.(yn)
