Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 24 Okt 2018 - 16:17:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi: Mobil Esemka, Bukan Urusan Pemerintah

43Esemka-Alus.jpeg.jpeg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo mengatakan, pembuatan mobil Esemka dikerjakan oleh industri yang didirikan swasta.

"Itu urusan orang industri. Urusan saya urusan apa dengan produksi Esemka. Ga ada urusan pemerintah," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-33 di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Rabu (24/10/2018).

Menurut Jokowi, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia mendorong mobil kreasi anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dibantu teknisi perusahaan besar. Pemerintah pun terus mendorong produk lokal, seperti mobil Esemka, untuk maju dengan uji emisi dan uji laik jalan.

"Tugas pemerintah hanya itu. Setelah jadi, ya diserahkan kepada industri, mau diproduksi atau tidak produksi, bukan urusan kita lagi," ujar Jokowi.

Kendati demikian, kata Jokowi, jika produksi mobil Esemka jadi diresmikan, maka dirinya bersedia datang karena merupakan merk dan karya anak bangsa.

Perkembangan pabrik mobil Esemka sudah mendapatkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Sertifikat Uji Tipe dari Kementerian Perhubungan.

Pabrik mobil Esemka didirikan di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah dan memproduksi salah satu jenis kendaraan yakni pick-up.(yn/ant)

tag: #mobil-esemka  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...