JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hari buruh internasional yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Mei, menjadi momentum para buruh menyuarakan berbagai persoalan yang selama ini mereka alami.

Tak hanya kaum buruh, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka pun mulai lantang terhadap pemerintahan Jokowi yang notabene pemerintahan yang didukung partainya lantaran tidak pro buruh.

Menurut Rieke pada TeropongSenayan, dirinya berjanji akan terus berjuang untuk membela hak-hak kaum buruh yang hingga hari ini belum diperhatikan oleh pemerintah.

"Terus perjuangkan terwujudnya trilayak rakyat pekerja, kerja layak, upah layak dan hidup layak," kata dia, Kamis (30/04/2015).

Saat ditanya apakah pemerintahan Jokowi sudah merealisasikan komitmennya terhadap kaum buruh, Rieke membantahnya.

"Belum terealisasi, karenanya harus menjadi politik tetap negara, yang diperjuangkan oleh pemerintah melalui kebijakan politik dan kebijakan politik anggaran. Pada tataran perumusan UU dan politik anggaran diperlukan pula komitmen dari legislator," tandas dia.

Lebih lanjut, pemeran Oneng dalam sebuah sinetron itu menjelaskan, belum terealisasinya aspirasi kaum buruh karena pemerintah tidak memiliki konsep pemikiran yang tegas terkait buruh.

"Selama paradigma berpikir penentu kebijakan bahwa rakyat adalah pekerja bukan aset bangsa, tapi beban negara tidak mungkin ada trilayak rakyat pekerja, selama mazhab politik ekonomi yang dianut penentu kebijakan Indonesia bukan politik ekonomi Pancasila, dan lebih berorientasi pada ekonomi pasar, maka rakyat pekerja, hanya akan diposisikan ibarat skrup saja dalam mesin produksi, atau lebih berbahaya lagi sebagai komoditi dagang yang hanya akan diperhitungkan dari sisi untung rugi bisnis semata," tandas dia.(yn)