JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Puluhan ribu buruh menggelar aksi "May Day" di depan Istana negara sejak pagi, Jumat (1/5/2015). Mereka berasal utamanya dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Eletronik dan Mesin atau FSP-LEM KSPSI.
Sejumlah tokoh dari masing-masing kolompok buruh menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintahan Jokowi. Mereka mengkritik pedas kepada rezim Jokowi. Menurut mereka, selama enam bulan memegang tampuk kekuasaan, Jokowi belum membawa tanda-tanda perbaikan kesejahteraan bahkan kemunduran.
Tokoh-tokoh buruh yang hadir dan memberi orasi di antaranya adalah Ketua Umum FSP-LEM Arif Minardi, Ketua Harian KSPSI Syukur Syarto, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim (FSPMI) sekaligus Wakil Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, Yusuf Rizal.
Arif Minardi mengatakan, kaum buruh masih belum sejahtera. Menurutnya, bila mengacu pada standar Bank Dunia bahwa seseorang disebut miskin bila berpenghasilan kurang dari 2 USD per hari, maka seluruh buruh di Indonesia bisa dikatakan miskin. Buruh formal adalah suatu kekuatan nyata yang jumlahnya sekitar 40 juta orang.
"Puluhan ribu yang hadir di sini barulah FSP-LEM padahal ada 17 Federasi di bawah KSPSI. Suatu hari kita akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar dengan mengajak seluruh federasi KSPSI untuk turun bersama," katanya.
Sementara, Syukur Syarto menegaskan kinerja menteri-menteri masih belum baik sehingga belum bisa mengangkat kesejahteraan buruh. Untuk itu dia meminta Jokowi segera mengganti menteri-menteri yang tidak bisa kerja tersebut.
Terkait dengan BPJS utamanya Jaminan Pensiun, dia meminta bahwa setelah pension buruh wajib menerima tunjangan 75% dari upah terakhir.
Sementara Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan Pemerintahan Jokowi belum membawa tanda-tanda yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, Jumhur masih percaya dan yakin Presiden Jokowi tapi sudah di ujung batas.
"Kita masih Percaya Presiden walau harga-harga semakin mahal, kita masih percaya Presiden walau pengangguran meningkat akibat kebijakan-kebijakan aparaturnya, dan kita masih percaya Presiden walau kebijakan-kebijakan pemerintahnya mau mengerdilkan gerakan buruh," katanya.
Dia menyebutkan beberapa contoh seperti kebijakan Menaker yang hanya memperbolehlan serikat pekerja di tingkat perusahaan saja dan melarang pendampingan dari federasi serikat pekerja yang menjadi induknya untuk berunding dengan pengusaha dalam perumusan Perjanjian Kerja Bersama.
Menurut Jumhur, kebijakan tersebut jelas merugikan buruh karena tanpa pendampingan dari induk organisasinya seringkali buruh “diakali” oleh pengusaha dalam membuat perjanjian. Begitu juga dia menyatakan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan telah membuat ribuan buruh pabrik pengolahan ikan di-PHK akibat kekurangan suplai ikan.
Selanjutnya dia mengatakan para menteri Jokowi seringkali membuat kebijakan tanpa meminta masukan dari pemangku kepentingan termasuk tidak meminta masukan kaum buruh. RPP Pensiun misalnya, seenaknya akan diputuskan 8 persen padahal belum diputuskan oleh Tripartit Nasional.
"Kita dalam 6 bulan ini masih percaya pada Presiden namun bisa saja berbalik setelah ini bila kebijakan-kebijakan pemerintah masih tidak fokus dan jelas. Yang pasti kaum buruh adalah barisan pelopor, di mana di seluruh dunia, perubahan sosial bisa terjadi bila dipelopori oleh kaum buruh sementara kaum lainnya akan mengikut dalam gerakan sosial itu," katanya.
Yusuf Rizal mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan para menteri banyak yang merugikan rakyat dan untuk itu Jokowi harus segera mengganti para menteri itu. Kalau Menaker terus menerus tidak bisa bekerja, ganti saja Menakernya.
"Demikian juga saat ini ada peraturan Menhub yang merugikan tenaga kerja di pelabuhan yaitu Permenhub N0. 60 ntahu 2014, maka ganti segera Menhubnya," jelasnya. (iy)
