JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang mengabaikan aspirasi guru honorer. Pemeritah dinilai tidak mempunyai niat baik terhadap nasib guru honorer.

Menurut Ketua PB PGRI Didi Suprijadi, para guru honorer hanya meminta pemerintah memberikan kejelasan atas nasib mereka.

"Ini agak dilema juga bagi kami di guru karena sekian banyak guru honorer, sampai tiduran di depan Istana tapi tidak digubris, ada yang jalan kaki long march sampai Istana juga ga diterima," kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

Hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Anggota Komisi X DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.

Didi berharap anak buah Megawati Soekarnoputri itu bisa menyampaikan aspirasi guru honorer untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden Jokowi.

"Mudah-mudahan Pak (Effendi) Simbolon akan membuka hati (Jokowi) ini," kata dia.

Ia menyebutkan, dari 1,2 juta guru honorer di Indonesia, tidak sedikit yang sudah mengabdi hingga 30 tahun.

"Malah tadi pagi ada 1 orang guru yang pensiun guru honor, sudah umur 60 tahun gaji terakhirnya Rp 160 ribu per bulan. Coba ironi tidak, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada pekerja dan pekerjaannya itu di instansi pemerintah, Kemendikbud, di sekolah," sesalnya.

Ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi di seberang Istana sejak Selasa (30/10/2018).

Lantaran tidak digubris Presiden Joko Widodo, mereka sampai menginap di jalanan seberang Istana.

Presiden Joko Widodo cuek dan enggan menanggapi aksi demonstrasi yang diklaim diikuti 70.000 guru honorer itu.(yn)