JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk menganggap pemerintah pusat tidak adil dalam mengalokasikan dana bagi hasil yang diberikan ke Kaltim. Padahal di Provinsi ini masih banyak masyarakat miskin, terutama yang tinggal di perbatasan.

“10 desa di perbatasan sempat mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan Malaysia, dan ketika itu muncul barulah pemerintah member perhatian akan daerah perbatasan,” kata Awang Farouk melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Bagian Pemberitaan DPD RI dan diterima TeropongSenayan, Minggu (3/5/2015).

Menurutnya ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan daerah perbatasan, diantaranya kondisi infrastruktur jalan ke pedalaman yang masih minim, hingga tuntutan masyarakat perbatasan untuk bergabung dengan negara tetangga.

"Pemerintah harus memproritaskan pembangunan di wilayah-wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia," kata Awang Farouk.

Awang Farouk datang ke Jakarta bersama empat pemimpin provinsi se-Kaltim untuk berdialog dengan pimpinan DPD RI. Keempat pejabat lainnya adalah Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiady Sanjaya, Pj. Gubernur Kalimantan Utara Triyono Budi Sasongko, dan Sekda Kalimantan Selatan. Mereka tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). (al)