JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat meminta pemerintah segera menemukan akar permasalahan atas kegaduhan yang diakibatkan BPJS dan Rumah Sakit akhir-akhir ini.

Dia menyebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin hari, semakin memprihatinkan dari semua sisi. Termasukpenghentian kerjasama sejumlah Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan.

Hal ini, menurutnya, telah menimbulkan kegaduhan luar biasa di tengah-tengah masyarakat.

Padahal, program jaminan kesehatan nasional ini sangat memerlukan sebuah keseimbangan fokus kinerja, yakni pelayanan pada masyarakat sekaligus eksistensi rumah sakit dan SDM yang berkesinambungan.

"Secara cash flow, Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS akan merasa berat, apabila BPJS tidak kunjung menyelesaikan pembayaran dari tagihan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini efeknya akan berantai, rumah sakit bisa bangkrut, hingga pada keresahan pada masyarakat," kata Adang yang juga dokter ini di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan, bila kinerja BPJS bersifat merata di seluruh wilayah Indonesia seperti kejadian sulitnya pembayaran pada rumah sakit, maka kekeliruannya ada di pihak BPJS secara menyeluruh.

"Kalau bersifat lokal di daerah tertentu berarti management regional yang bermasalah," ujarnya

Karenanya, dia legislator Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini memberi mendesak pemerintah segera mencari solusi permasalahan BPJS, kerena ini sudah bersifat darurat.

"Karena ini bersifat darurat, maka pemerintah perlu menyuntikkan dana kurang bayar ke BPJS tanpa harus menunggu adanya audit investigatif yang bersifat finansial maupun manajerial," ucapnya.

Pemerintah juga harus mampu menyelesaikan ketidakmampuan bayar dari BPJS ke rumah sakit mitra.

"BPJS pun harus segera membayar hutang-hutangnya pada rumah sakit mitra, karena dengan penolakan rumah sakit mitra, menunjukkan persoalan fraud tidak real di lapangan sebagai penyebab bengkaknya tagihan ke BPJS," imbuhnya. (Alf)