JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setidaknya ada tiga kementerian yang pejabatnya layak dirombak (reshuffle). Kementerian itu stagnan dan tidak mampu mengikuti irama kerja presiden.

"Presiden itu kan punya sasaran Nawacita tetapi menterinya tidak bisa menjalaninya," kata anggota Komisi III DPR dari FPDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Rabu (6/5/2015).

Masinton tidak menyebutkan kementerian mana yang harus dievaluasi dan direshuffle menterinya. Dia hanya menyebutkan, di jajaran kementerian ekonomi.

Menurut Masinton, waktu enam bulan sudah cukup bagi para menteri untuk menjalankan tugasnya dan menunjukkan kemampuannya. Demikian juga bagi presiden untuk membuat evaluasi dan merombak kabinetnya.

Selama ini, sambung dia, banyak terjadi ketidaksinkronan antara menteri dengan kebijakan pemerintah sehingga justru membuat langkah presiden terganggu.

"Kalau berdasarkan evaluasi enam bulanan harusnya ada reshuffle apalagi di beberapa kebijakan tidak jalan," tandas Masinton.

Masinton menambahkan, bahwa evaluasi dan perombakan sudah harus dilakukan guna mendukung kelancaran tugas Presiden.

"Tidak perlu ragu dan tidak perlu takut, demi perbaikan sebelum terlambat reshuffle kabinet memang tidak bisa dihindarkan," tambahnya.(ss)