JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi baru saja mengumumkan nama-nama yang akan duduk di dalam tim transisi.

Tim transisi dibentuk dalam rangka menggantikan sementara tugas pokok dan fungsi PSSI selaku penyelenggara sepak bola nasional.

Namun meski baru saja dibentuk, tim transisi tersebut langsung mendapat tentangan dari sejumlah pihak tidak terkecuali mitra kerja Kemenpora itu sendiri yakni Komisi X DPR RI.

Adalah anggota Komisi X dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana yang menganggap pembentukan tim transisi hanya akan menambah masalah baru bagi dunia persepakbolaan tanah air.

"Tim transisi itu tidak dikenal dalam statuta FIFA maupun PSSI. Jadi kalaupun kompetisi ini berlangsung ada masalah yang dihadapi, yaitu pengakuan FIFA. Jadi adanya tim transisi, bukan jawaban, karena yang kita butuhkan adalah islah Menpora dengan PSSI, sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh FIFA sampai tanggal 29 Mei," kata dia melalui BlackBerry Messenger di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Dalam hal ini, lanjut dia, yang dibutuhkan adalah transparasi dari Menpora mengenai langkah-langkah yang diambilnya saat ini.

"Kalau memang sengaja Indonesia ingin konsolidasi ke dalam, dengan membiarkan sangsi FIFA terjadi, sampaikan semuanya kepada publik, asal tentunya dengan target, dan tahapan yang jelas," tandas dia.

"Ketika Indonesia disanksi FIFA, bagaimana langkah yang akan dilakukan, berkenaan dengan pembinaan prestasi dan kompetisi nasional, tanya Dadang.

Kemudian, imbuh dia, bagaimana pula pembiayaan sepakbola, ketika sanksi itu muncul, karena tentu saja itu akan berbuah semakin lemahnya nilai jual sepakbola Indonesia.

"Ya kita hanya memandang bahwa langkah itu tidak tepat. DPR selama ini tidak mencampuri juga urusan orang PSSI, karena kita menghormati statuta. Masalah PSSI biarlah pemilik (para klub) dan rakyat yang menilai, Jangan memperparah diri dengan membuat intervensi, yang tentu bukan langkah yang bijak. Kita menolak tim transisi, karena tidak akan menyelesaikan masalah," tegas dia.

"Jadi solusinya, biarkanlah PSSI dengan statutanya, cabut pembekuan. Kalaupun kita tidak sepakat dengan manajemen PSSI seperti sekarang, biarkan klub sebagai pemilik yang melakukan, kita hanya sebatas memberikan saran dan pandangan. Ini yang paling tepat," tutup Sekertaris Fraksi Hanura ini. (iy)