JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah dan Cabang Olahraga adalah dua entitas yang saling mendukung. Karena amanat Undang-Undang, bahwa pemerintah bertugas melakukan fasilitasi terhadap semua cabang olahraga untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, melalui keolahragaan nasional.

Sehingga, tidak dikenal istilah pengurus cabang olahraga yang direstui, atau yang sebaliknya tidak direstui pemerintah. Apalagi dalam sepak bola, sebagai cabang olahraga yang memiliki Statuta Internasional yang begitu rigid mengatur aktivitas di dalam football family.

"Karena itu, saya percaya, pemerintah tidak dalam posisi ikut dukung mendukung atau jegal menjegal dalam proses pengisian kepengurusan cabang olahraga," kata Lanyalla Mahmud Mattalitti kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Justru Pemerintah selama ini sudah mendukung penuh dengan membangun dan menyiapkan infrastruktur untuk mendukung aktivitas olahraga nasional, termasuk sepak bola. Bahkan pemerintah secara khusus mendukung aktivitas sepak bola melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

"Karena itu, saya siap bekerja untuk sepak bola Indonesia agar lebih baik, lebih bersih dengan integritas kepengurusannya," katanya.

"Saya akan maksimalkan peran Askab/Askot PSSI, Asprov PSSI dan Klub Amatir dan Profesional, sebagai penggerak ekonomi daerah," tambahnya.

Kewenangan pun akan saya delegasikan dengan luas kepada Askab/Askot PSSI dan Asprov PSSI sebagai wakil PSSI di daerah.

Sebagai Implementasi 7 langkah saya, maka;

- Saya akan hidupkan lagi Badan Tim Nasional (BTN), agar tidak ada intervensi terhadap Tim Nasional dari oknum yang mengatasnamakan PSSI.

- Saya akan bentuk Badan Wasit Sepakbola Indonesia (BWSI). Dimana anggota BWSI dipilih dan ditunjuk oleh para pemilik klub. Sehingga mereka yang bertugas menunjuk wasit dalam kompetisi atau turnamen. Termasuk menjalankan keputusan hukuman terhadap wasit yang melakukan perbuatan tercela dalam sepak bola.

- Direksi dan Komisaris PT Liga harus dipilih oleh klub. Silakan dilakukan “Professional Bidding” untuk menjaring Direksi terbaik yang dianggap mampu menjalankan Liga secara Profesional.

- Saya dan Komite Eksekutif PSSI hanya membuat Policy untuk memastikan semua aktivitas football development berjalan di seluruh tingkatan.

- Semua Pengurus PSSI Pusat sampai Daerah akan fokus pada Pembinaan Usia Dini, memutar Kompetisi Kelompok Umur, Piala Soeratin dan Piala-piala lokal yang menjadi kegiatan daerah untuk memantau, menjaring dan mengorbitkan bibit-bibit pesepakbola masa depan Indonesia.

Jadi jangan ragu terhadap dukungan Pemerintah. Karena fakta, sejak tahun 2020 hingga 2022 sudah Rp.140 Miliar Uang Negara dikucurkan untuk sepak bola. Ini bukti bahwa pemerintah mendukung siapapun Ketua Umum PSSI.