Bisnis
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 12 Mar 2019 - 18:12:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Nasir Djamil Dorong Pembentukan Dewan Etik KY

tscom_news_photo_1552389164.jpg
Kantor Komisi Yudisial (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil menegaskan, bahwa marwah KomisiYudisial (KY) harus dijaga.

Hal ini disampaikan Nasir, menanggapiadanya dugaan pelanggaran yang dilakukandua pimpinan Komisi Yudisial (KY), yaitu Aidul Fitriaciada Azhari dan Sumartoyo terkaitpenyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan di internal KY. Menurut dia, iniharus ditelusuri.

Nasir pun mendesak pembentukan Dewan Etik untuk mengetahui duduk masalah yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan, yangmenyatakan adanya dugaan pelanggaran etik oleh Sumartoyo dan Aidul Fitriciada Azhari.

"Bagaimanapun integritas serta imparsialitas KY merupakan faktor determinan keberhasilan KY dalam mewujudkan peradilan yang bermartabat dan berintegritas," kata Nasir di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Untuk itu, KY perlu segera membentuk majelis etik untuk membuktikan kebenaran atas berbagai dugaan tersebut," tambahnya.

Lebih jauh, Nasir mengatakan pihaknya sangat fokus terhadap efektivitas kinerja KY, yang merupakan ujung tombak pengawasan eksternal terhadap upaya pengawasan institusi peradilan.

"Jangan sampai ulah sebagian orang akan merusak kinerja KY dalam mengawal proses independensi institusi peradilan di Indonesia," jelas Nasir. (Alf)

tag: #komisi-yudisial  #komisi-iii  #dpr  #nasirdjamil  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Gak Perlu Antre, Klaim JHT Rp15 Juta Kini Bisa di JMO!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 09 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kabar gembira bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat untuk melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Mulai bulan Mei 2025, peserta BPJS Ketenagakerjaan ...
Bisnis

Inilah 10 Kesepakatan Awal dalam Negosiasi Dagang RI-AS Terkait Kenaikan Tarif

Sebagai respons cepat atas pemberlakuan tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat, Indonesia langsung melakukan diplomasi intensif dengan pihak AS. Dalam kunjungan resmi ke Washington DC, perwakilan ...