Berita
Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 15 Mei 2015 - 19:18:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Uchok: Biaya Perawatan Gedung DPR Rp25 Milyar Rawan Di-Mark Up

15gedung-dpr.jpg
Gedung DPR (Sumber foto : TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggaran perawatan dan pemeliharaan gedung DPR RI yang mencapai angka milyaran rupiah dianggap rawan disalahgunakan.

Hal tersebut diutarakan peneliti anggaran Direktur dari Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurutnya potensi kerawanan dalam penggunaan anggaran tersebut sangat besar.

"Anggaran Rp25 milyar untuk pemeliharaan potensi kebocorannya sangat besar, Semakin gede Dan mahal anggaran pemeliharaan, maka potensi bocor sangat deras," kata Uchok kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (15/05/2015).

Ia mencontohkan modus-modus kebocoran anggaran pemeliharaan seperti yang terjadi pada 2012. Saat itu ada mark up atau kelebihan pembayaran atas pekerjaan cleaning service zona A, B dan C sebesar Rp624 juta.

Tidak hanya itu, pada 2013, ada juga mark up atau kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan dan perawatan lift dan escalator sebesar Rp134 juta.

"Artinya, adanya modus mark up seperti tahun-tahun kemarin. Ini membuktikan bahwa anggaran 25 milyar tidak aman, dan tidak ada jaminan tidak ada kebocoran karena minim pengawasan dari rakyat, dan dokumen anggaran 2015 saja masih diumpetin oleh pihak kesekjenan DPR," terangnya. (iy)

tag: #gedung dpr  #perawatan gedung dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...