Opini
Oleh Farhan Effendi (Ketua Jaringan Nusantara - JN) pada hari Senin, 18 Mei 2015 - 07:40:11 WIB
Bagikan Berita ini :

SBY Lahir untuk Bangsa

82SBY.jpg
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

Kemunculan SBY dengan bendera partai baru, yaitu Demokrat tak bisa dipungkiri mampu menarik simpati masyarakat pada saat itu. SBY di mata masyarakat Indonesia merupakan tokoh baru, yang dengan berani muncul ke permukaan medan politik dimana saat itu masih dikuasai oleh tokoh-tokoh politik kawakan.

Simpati dan dukungan pun mengalir, hingga akhirnya masyarakat memberi kepercayaan kepada doktor purnawirawan jenderal Angkatan Darat ini sebagai presiden. Kepercayaan itu tidak tanggung-taggung, selama dua periode SBY menakhodai negara besar ini dengan mulus.

SBY sebagai presiden dan pucuk pimpinan partai sepertinya menyadari, bahwa dia juga bertanggung jawab untuk melakukan pengkaderan. Terbukti dia berani memunculkan tokoh-tokoh baru dari dalam partainya. Meski banyak kader dan tokoh muda potensial di dalam Partai Demokrat yang bermunculan, pada akhirnya beberapa tersandung persoalan korupsi.

Namun, SBY tidak pernah patah semangat, bahkan dia terus memberi dorongan kader-kader muda dan menanggapi positif hal tersebut. Beliau tegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.‎ Setidaknya, SBY telah menjawab dan mementahkan tudingan bahwa partai politik adalah sarana untuk mencari jabatan semata. Lebih dari itu, SBY menunjukkan bahwa Partai Demokrat juga memiliki tanggung jawab yang sudah direalisasikan, bahkan masih terus dijalankan, yaitu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat serta mencetak kader-kader potensial. Kader dan tokoh potensial itu nantinya diperuntukkan bagi kemajuan ibu pertiwi.

Setelah masa kepemimpinan SBY berakhir, masyarakat di tingkat bawah sepertinya tidak ingin keberadaan SBY berlalu begitu saja. Kerinduan mereka akan sosok SBY kembali mengomandani negeri ini terus bermunculan. Mereka rindu kesantunan SBY, rindu dan butuh program-program pro rakyat-nya.‎ ‎Akankah kerinduan dan harapan masyarakat itu terjawab?

Demi Indonesia yang dia cintai, SBY memutuskan memimpin kembali Demokrat periode 2015-2020. Sisa waktu empat tahun masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Ditambah dengan komitmen dan program yang dicanangkan oleh beliau, 10 rekomondasi demokrat, insyaAllah memberi solusi bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.‎ Begitu juga dengan para kader yang lain, sangat perlu jika kader Partai Demokrat mempersiapkan dari sekarang untuk mengisi pemerintahan ke depan, agar pembangunan bisa berjalan dan dirasakan rakyat.

Akhirnya, sebagai pendapat singkat, tidaklah bisa dipungkiri, bahwa ketokohan SBY sebagai pemersatu sangat dibutuhkan baik internal maupun eksternal. Bagi demokrat atau rakyat.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #sby  #ketum demokrat  #demokrat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Abolisi dan Amnesti: Jalan Menuju Rekonsiliasi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi

Oleh Ariady Achmad dan Team teropongsenayan.com
pada hari Selasa, 05 Agu 2025
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekadar keputusan politik biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Haris Rusly Moti, ...
Opini

Selesaikan Polemik Ijazah Presiden Jokowi dengan Transparansi, Bukan Kriminalisasi

Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah berulang kali mencuat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Sebuah persoalan yang sebenarnya bisa selesai ...