JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kalangan pengusaha menolak wacana tax amnesty (pengampunan pajak) jilid II karena memicu ketidakadilan. Program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pewajib pajak yang tidak patuh.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyapratama menyampaikan hal tersebut menanggapi wacana tax amnesty jilid II. Siddhi mengatakan selama ini pengusaha yang merupakan pewajib pajak sudah berusaha untuk mematuhi aturan dan berkontribusi dalam tax amnesty serta mengungkapkan hartanya kepada pemerintah. Hal itu berbeda dengan pengusaha nakal yang tidak patuh karena menutupi hartanya.

“Ya kita yang sudah patuh jangan dikhianati kepercayaannya juga, kan sudah patuh. Tadinya tidak mau disclosure sekarang disclosure,” katanya di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut Siddhi, rencana pemerintah yang akan menggelar tax amnesty jilid II tidak akan membuat kesempatan berusaha yang sama kepada pelaku usaha. Sebab, pengusaha yang patuh pajak serta ikut tax amnesty sudah masuk sistem dan dipantau oleh pemerintah.

“Tiba-tiba sekarang melihat yang di sana bisa diampuni, itu bisa menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Siddhi, masuknya pengusaha yang sudah patuh ke dalam sistem juga mendapat perlakuan berbeda dengan yang tidak patuh. Sebab, pengusaha yang tidak patuh bebas dari pantauan pemerintah.

“Kita yang di dalam sistem sudah patuh, terus nanti akhirnya kita yang merasa dikejar-kejar, intensifikasi, sementara yang di luar bebas berkeliaran,” jelasnya.

Siddhi menambahkan, ada cara lain untuk menambah pengusaha masuk ke dalam sistem informasi perpajakan tanpa melalui adanya tax amnesty jilid II. Yaitu pengusaha melakukan pengungkapan sukarela terkait hartanya.

“Kita paham dunia ini kan enggak 100 persen orang patuh, kita tidak pungkiri. Untuk mengakomodir itu apakah dengan tax amnesty ? Ya belum tentu,” ujarnya.(plt)