Bisnis
Oleh pamudji pada hari Rabu, 14 Agu 2019 - 23:20:41 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamat: Tax Amnesty Jilid II Seharusnya untuk Wajib Pajak Patuh

tscom_news_photo_1565799641.jpeg
Ilustrasi (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Darussalam menyatakan, tax amnesty (pengampunan pajak) jilid II seharusnya diberikan kepada wajib pajak (WP) yang patuh. Di sisi lain,WP peserta tax amnesty jilid I yang tidak patuh perlu mendapat tindakan.

"Selama ini wajib pajak patuh dapat apa juga selalu dipertanyakan, tetapi ketika ada wajib pajak tidak patuh kenapa kok diberi insentif (peluang)?" ungkap Darussalam di Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Tax Amnesty jilid II, kata Darussalam, seharusnya diberikan kepada WP yang patuh, atau yang sudah memberikan dampak perkembangan pada perekonomian.

"Pilihannya sekarang bagaimana memperlakukan wajib pajak yang tidak patuh ini, apakah kita beri insentif atau justru sebaiknya harus diberikan dis insentif dalam bentuk penegakan hukum," tegasnya.

Hal ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga para WP mendapatkan jawaban melegakan, baik yang sudah ikut Tax Amnesty jilid 1 maupun WP yang belum.

"Apa benefit saya selama ini saya patuh, atau yang WP belum patuh tapi ikut tax amnesty, perlu jawaban pemerintah bilang memang enggak ada lagi tax amnesty," tuturnya.

Dengan ketegasan itu, tambah Darussalam, akan menjadi apresasi kepada pemerintah khususnya dari para WP yang patuh.

"Sehingga tidak ada lagi pikiran untuk memberikan amnesty lagi. Kenapa WP selalu tidak patuh, yang jadi konsen kan kenapa WP nya tidak diapresiasi," ujarnya. (plt)

tag: #tax-amnesty  #pajak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Bamsoet : Pelatihan Berkualitas Kunci Daya Saing Pekerja Migran Indonesia

Oleh Aris Eko
pada hari Selasa, 06 Jan 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)— Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (PELBAJINDO), Bambang Soesatyo, menuturkan ...
Bisnis

Beli Gabah Petani Non Tunai, Bulog Targetkan Data Serapan Nasional Secara Langsung 2026

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)—Mulai 2026, Bulog menerapkan pembelian gabah petani secara digital atau non tunai. Selain untuk keamanan transaksi bagi para petani, pola ini ditargetkan bisa merekam ...