Jokowi masuk periode kedua. lima tahun kedepan, Jokowi pensiun. Tak bisa calon lagi. Maka, posisi cawapres sangat strategis. Pertama, bisa jadi kampanye berjalan. Seorang wapres berpeluang jadi presiden jika ia berhasil membangun performance yang baik. Semua rakyat mengenal dan selalu memperhatikannya. Tinggal bagaimana ia dapat menunjukkan performance terbaiknya. Tentu, harus ada dukungan dari presiden. Ini mutlak. Presidenlah yang bisa memberi ruang terhadap wapres untuk branding dirinya. Jika presiden tak berkehendak, semua celah akan ditutup.

Kedua, wapres punya kekuasaan di tangan. Wapres bisa intervesnsi aturan dan bahkan KPU dan Bawaslu. Ia "di belakang layar" bisa merekomendasikan siapa saja yang akan didudukkan sebagai tim seleksi untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu. Sekali lagi, di belakang layar.

Dua modal ini cukup untuk menjadi bukti betapa strategisnya jabatan wapres kali ini. Dan Ma"ruf Amin sejak pelantikan Oktober nanti resmi akan menduduki posisi strategis ini. Apakah Ma"ruf Amin akan menggunakan posisinya untuk nyapres 2024? Meski belum ada tanda-tanda dan juga dukungan, Ketua MUI ini tetap berpeluang. Dengan catatan, Jokowi meberi restu dan Ma"ruf Amin berhasil menunjukkan performance-nya sebagai tokoh yang kompeten mengurus negara. Bagaimana dengan usia? Tak masalah. Yang penting jaga kesehatan dan tunjukkan performance. Istri masih muda adalah salah satu modal yang juga cukup penting bagi Ma"ruf Amin untuk menjaga stamina dan spirit kepemudaan. Selain Gus Dur, kapan lagi tokoh agama memimpin bangsa.

Tapi, jika Ma"ruf Amin tak punya ambisi untuk nyapres, maka posisinya bisa lebih sulit kedepan. Keberadaannya hanya akan jadi pelengkap saja. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ma"ruf tak diajak bicara soal penyusunan kabinet. Itu urusan presiden, kata Ma"ruf Amin. Ya gak bisa begitu Pak Kiai.

Megawati dan Budi Gunawan nampaknya yang lebih aktif, bahkan cenderung dominan, untuk membicarakan siapa saja yang akan mengisi kabinet Jokowi jilid 2. Ma"ruf Amin? Sepertinya tak tampak terlibat dalam setiap pertemuan para punggawa istana.

Jika Ma"ruf Amin pasif, maka ia tak hanya akan jadi pelengkap, tapi bisa jadi akan diganti. Kok diganti? Karena dianggap tak efektif. Tentu, itu bukan alasan utamanya. Alasan sebenarnya adalah bahwa posisi wapres itu strategis. Strategis karena pertama, bisa mengganti presiden jika presiden udzur. Kedua, jadi tangga untuk nyapres 2024.

Coba anda bayangkan jika ekonomi ambruk dan ada pihak yang berhasil melakukan impeachment terhadap presiden, sekali lagi "jika", maka wapres jadi presiden. Maka otomatis penguasa berikutnya adalah PKB. Dan PKB bisa ajak Nasdem, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, dan bahkan Gerindra. Dan kalau ini terjadi, PDIP bisa sendirian jadi oposisi.

Ketika PKB berkuasa, besar kemungkinan Kapolri, ketua BIN dan Jaksa Agung akan diganti oleh orang-orangnya PKB. Begitu juga menteri ESDM, Perdagangan, Ekonomi, Keuangan dan menteri-menteri basah lainnya diresufle. Diganti dengan orang-orangnya Muhaimin. Bukan lagi kader-kader PDIP. Emang PDIP siap penguasanya PKB?

Ah, menghayal! Dalam politik, sesuatu yang tak terduga bisa terjadi. Tapi yang pasti, jika Ma"ruf Amin bisa mengawal Jokowi hingga akhir periode 2024, nyaris PDIP tak punya cukup ruang untuk branding sosok yang akan ditampilkan di 2024. Puan Maharani dan Budi Gunawan yang saat ini jadi jago andalannya Megawati cenderung tak ngangkat brandingnya jika hanya menjabat sebagai menteri dan kepala BIN. Kabarnya Puan akan menjadi ketua DPR. Meskipun begitu, tetap tidak ngangkat jika style politik yang diperankan tidak berubah. Berbeda jika mereka jadi wapres. Kelasnya akan naik. Peluang branding akan lebih kuat.

Ganjar Prabowo? Selain diterpa isu e-KTP, Ganjar gak nampak prestasinya di Jateng. Risma? Walikota Surabaya ini agak liar. Kabarnya, Megawati tak terlalu percaya. Kalau Risma diangkat, Megawati harus jaga perasaan Puan Maharani, sang putri yang lebih dulu berkiprah lama di politik nasional. Ridwan Kamil? Gubernur Jawa Barat ini lebih dekat dengan Nasdem. Meski tetap bisa saja dikloning oleh PDIP. Namanya juga politik.

Sementara disisi lain, ada Anies Baswedan yang namanya semakin moncer. Meski dihajar habis-habisan dengan bullyan, nama Anies malah semakin besar. Pertama, Anies Gubernur DKI. Siapapun Gubernur DKI, ia akan jadi sorotan publik. Kedua, Anies terus menunjukkan prestasinya di DKI. Kinerjanya terukur dan dapat membuktikan janji-janjinya. Ketiga, kemampuan Anies dalam berkomunikasi dan bernarasi. Tidak emosional dan selalu memukau dalam setiap penampilan. Tak banyak bicara. Tapi, sekali bicara mampu menghipnotis publik. Dan saat ini, Anies jadi figur yang digaungkan untuk memimpin Indonesia di 2024.

Siapapun yang ingin nyapres di 2024, nampaknya harus melawan arus "Aniesisme". Maka perlu daya branding yang kuat. Dan posisi wapres adalah salah satu posisi yang brandingnya paling kuat. Karena itu, posisi wapres akan jadi incaran banyak pihak.

Apakah Ma"ruf Amin akan bisa mempertahankan posisinya sebagai wapres hingga 2024? Ini jadi isu yang hangat selama ini. Berbagai rumor beredar bahwa Ma"ruf Amin akan dipaksa mundur di tengah jalan. Rumor itu mengatakan ia akan disandera dengan kasus dirinya dan juga anaknya. Ia akan diberikan kompensasi yang tak kalah menggiurkannya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ia akan dikerjain. Namanya juga rumor. Tentu kabar kabur dan liar. Tapi jika rumor itu benar, maka rakyat harus melawannya.

Secara moral, rakyat harus menjaga posisi Ma"ruf Amin sebagai wapres. Memastikan ia mendampingi Jokowi hingga 2024. Ini dalam rangka untuk menjaga Marwah demokrasi. Sebab, Ma"ruf Amin representasi dari rakyat yang dipilih secara sah (KPU dan MK) sebagai wapres 2019-2024. Jangan terpaksa atau dipaksa turun sebelum periodennya berakhir.

Selain Marwah demokrasi, ini penting untuk menjaga stabilitas politik nasional. Ma"ruf Amin representasi umat Islam, khususnya warga Nahdliyyin. Turunnya Ma"ruf Amin akan membuat marah dan tersinggung warga Nahdliyyin. Dan ini tak boleh terjadi. Demi demokrasi dan stabilitas nasional, rakyat harus mengawal Ma"ruf Amin hingga 2024. Jaga Ma"ruf Amin, jaga NKRI.

Jakarta, 19 Agustus 2019 (*)